GOSIPGARUT.ID — Kepengurusan baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat berencana melaporkan dugaan penggelapan dana saksi yang diduga dilakukan oleh pengurus lama. Nilai dana yang dipersoalkan disebut mencapai miliaran rupiah.
Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPW PPP Jawa Barat, Yosep Saepul Akbar, mengatakan langkah hukum ditempuh untuk memperoleh kejelasan terkait pengelolaan anggaran partai pada periode kepengurusan sebelumnya.
“Kami akan segera melaporkan ke pihak berwajib terkait dugaan penggelapan dana saksi yang dilakukan oleh pengurus lama. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), DPW PPP Jawa Barat mendapat bantuan dana saksi sekitar Rp 9 koma sekian miliar. Namun yang dibagikan ke DPC-DPC hanya sekitar Rp7 miliar,” ujar Yosep, Rabu (18/3/2026).
Menurut Yosep, saat proses pembagian dana tersebut, pelaksana tugas (Plt) Ketua DPW saat itu disebut mengumumkan bahwa dana bantuan yang diterima hanya sebesar Rp7 miliar.
“Bahkan sampai saat ini laporan pertanggungjawaban uang itu pun tidak ada selembar pun. Maka patut diduga ada unsur penggelapan di sini. Ini tindakan pidana,” katanya.
Selain menelusuri dugaan penyimpangan anggaran, kepengurusan baru DPW PPP Jawa Barat juga mulai melakukan inventarisasi berbagai aset partai. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aset organisasi tercatat dengan jelas.
“Selain itu, kami juga akan melakukan inventarisasi aset partai, seperti kendaraan dan aset lainnya. Ini penting untuk memastikan tidak ada aset yang hilang atau tidak jelas keberadaannya,” ujar Yosep.
Ia menegaskan, seluruh proses yang dilakukan pengurus baru berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi dan ketentuan hukum administrasi yang berlaku.
“Yang jelas, semua mekanisme organisasi memiliki aturan yang harus diikuti. Dalam hukum administrasi, segala sesuatu itu jelas—lokasi, waktu, dan peristiwanya. Jadi tidak bisa ditafsirkan sembarangan,” tegas Yosep.
Lebih lanjut, DPW PPP Jawa Barat juga telah melayangkan pemanggilan kepada bendahara sebelumnya untuk dimintai klarifikasi terkait kondisi keuangan partai. Namun hingga saat ini, yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut.
“Saat ini kami sudah memanggil bendahara sebelumnya untuk klarifikasi, tetapi yang bersangkutan belum hadir. Pemanggilan akan dilakukan hingga tiga kali. Jika tetap tidak hadir, tentu akan ada langkah lanjutan,” kata Yosep.
Menurut dia, langkah klarifikasi ini penting untuk memastikan adanya pertanggungjawaban yang jelas terhadap pengelolaan keuangan partai pada periode sebelumnya.
“Kami ingin mengetahui secara jelas pertanggungjawaban keuangan, baik dana saksi maupun kondisi kas partai sebelumnya. Ini penting sebagai bentuk akuntabilitas kepada organisasi,” ujarnya. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
