Kades Panggalih Garut Jadi Sorotan Publik, Antara Pembangunan Desa dan Polemik Dugaan Intimidasi

GOSIPGARUT.ID — Nama Kepala Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, kembali menjadi perbincangan publik. Sosok Wahyu, yang menjabat sebagai kepala desa, berada di bawah sorotan menyusul dinamika pembangunan desa hingga mencuatnya polemik dugaan intimidasi terhadap warga yang menyampaikan kritik.

Wahyu dikenal cukup aktif mendorong pembangunan di wilayah selatan Garut, khususnya Cisewu yang memiliki tantangan geografis berat. Sejumlah catatan media lokal menyebutkan, ia kerap terjun langsung ke lapangan, termasuk dalam upaya perbaikan jalan kabupaten yang rusak parah.

Perbaikan infrastruktur tersebut dilakukan melalui gotong royong bersama warga, dengan dukungan swadaya masyarakat. Dalam beberapa kesempatan, Wahyu bahkan disebut turut mengeluarkan dana pribadi untuk menopang kegiatan perbaikan jalan yang selama ini menjadi keluhan utama warga.

Tak hanya fokus pada infrastruktur jalan, pembenahan lingkungan kantor desa juga menjadi perhatian. Penataan halaman, perbaikan ruang pelayanan, hingga fasilitas publik dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Desa Panggalih.

Namun, berbagai upaya tersebut tak sepenuhnya meredam kritik. Desa Panggalih justru kerap menjadi sorotan, terutama terkait transparansi pembangunan dan penggunaan dana desa. Isu ini kembali menguat pada awal 2026 setelah beredarnya sebuah video yang memperlihatkan dugaan intimidasi terhadap warga yang menyuarakan kritik.

Video tersebut viral di media sosial dan memantik reaksi luas dari publik. Polemik pun bergulir, memunculkan beragam respons, mulai dari pembelaan hingga desakan agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pemerintah desa.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut memberi perhatian. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kepala desa dan seluruh perangkatnya tidak boleh bersikap anti-kritik. Ia mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog terbuka dan rekonsiliasi, bukan dengan pendekatan yang berpotensi menekan kebebasan warga dalam menyampaikan pendapat.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang memastikan keterlibatan langsung Wahyu dalam dugaan intimidasi tersebut. Meski demikian, situasi ini membuat publik menyoroti lebih tajam pola komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Isu transparansi, keterbukaan informasi, serta ruang partisipasi warga kembali mengemuka. Publik berharap aparat dan pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi menyeluruh agar polemik tidak berkembang liar dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa tetap terjaga.

Wakil Bupati Perintahkan Inspektorat untuk Audit Dana Desa di Panggalih

Sementara itu, Wakil Bupati Garut Putri Karlina menyatakan telah menghubungi Inspektorat Kabupaten Garut untuk segera turun ke Desa Panggalih. Langkah tersebut diambil guna melakukan audit terhadap pengelolaan dana desa.

Menurut Putri, audit ini bukan bertujuan untuk mencelakakan kepala desa, melainkan untuk memberikan informasi yang berimbang kepada publik.

“Kalau memang dana desa berjalan sesuai kebutuhan dan ada pembangunan, seharusnya tidak perlu takut diaudit. Kita harus jelaskan ke mana dana desa itu digunakan,” ujar Putri.

Ia memastikan, hasil audit Inspektorat nantinya akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan begitu, publik dapat mengetahui secara jelas apakah pembangunan di Desa Panggalih berjalan sesuai perencanaan atau justru ditemukan persoalan dalam pengelolaannya.

Selain itu, Putri juga mengingatkan seluruh kepala desa dan pejabat publik lainnya agar menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran bersama. Kritik, menurut dia, seharusnya disikapi dengan sikap terbuka dan lapang dada.

“Kalau kerja benar, seharusnya tidak malu ketika dikritik atau dikontenkan. Mungkin hari ini belum terlihat, tapi besok akan,” ucapnya. (IK/Gg)