GOSIPGARUT.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat gebrakan baru saat bersilaturahim dengan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat di Bandung, Kamis (6/11/2025) sore. Dalam pertemuan penuh makna itu, Dedi tak hanya berbicara soal sinergi hukum, tapi juga membeberkan rencana besar yang siap mengguncang pola pembangunan di Jabar.
Gubernur yang akrab disapa KDM itu menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejati Jabar, Hermon Dekristo, yang disebut sebagai mitra penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.
“Pesan saya satu, kita ingin mendampingi, memberi rambu-rambu, dan mendorong tata kelola yang baik,” tegas KDM di hadapan jajaran Kejati Jabar.
Namun, perhatian publik tertuju pada gagasan KDM yang dinilai berani: menghadirkan kereta gratis khusus petani di Jawa Barat. Program ini dirancang untuk memudahkan distribusi hasil pertanian dan peternakan tanpa membebani biaya logistik.
“Kita ingin infrastruktur bukan hanya untuk mobilitas warga kota, tapi juga jadi alat pemerataan ekonomi. Hasil panen bisa diangkut gratis, biayanya ringan, manfaatnya besar,” ungkapnya.
Tak berhenti di sana, KDM juga mengungkap rencana mereaktivasi Kereta Parahyangan dengan rute Gambir–Bandung–Banjar yang akan menawarkan tarif lebih terjangkau bagi masyarakat. Langkah ini disebut sebagai bagian dari transformasi transportasi publik Jabar yang inklusif.
Di sisi lain, pertemuan itu juga membahas isu krusial: pengembalian aset daerah dan penanganan persoalan hukum di berbagai kabupaten/kota. Dedi menegaskan pentingnya sinergi antara Pemprov dan Kejati untuk menuntaskan aset-aset bermasalah yang selama ini terkatung-katung.
“Kita ingin bergerak cepat. Persoalan aset jangan dibiarkan menggantung. Kita identifikasi, kita tuntaskan, dan kita kembalikan hak-hak daerah,” kata KDM dengan nada tegas.
Kajati Jabar Hermon Dekristo menyambut hangat usulan tersebut dan menegaskan dukungan penuh Kejati dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai koridor hukum.
Pertemuan antara Pemprov Jabar dan Kejati Jabar itu pun menjadi lebih dari sekadar silaturahim — ia berubah menjadi forum strategis penggerak reformasi birokrasi dan pembangunan berkeadilan di Jawa Barat. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
