GOSIPGARUT.ID — Simpul Aktvis Angkatan 98 (Siaga 98) optimis bahwa permohonan “Judicial Review (JR)” di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron akan dikabulkan.
Alasannya, kata Koordinator Siaga 98 — Hasanuddin, bahwa terdapat kontradiksi antara Pasal 34 UU KPK dimana disebutkan pimpinan KPK dapat dipilih kembali, namun pada Pasal 29 dengan membatasi usia minimal 50 tahun. Pertentangan ini faktual terjadi setidaknya dalam peristiwa yang akan dialami oleh Nurul Ghufron.
“Oleh sebab itu perlu diuji dan diluruskan, sebab pertentangan antar pasal-pasal dalam undang-undang akan merusak konstruksi bangunan undang-undang itu sendiri, dan/atau setidaknya tidak mencerminkan apa yang dimaksud Pasal 28D UUD 1945 bahwa Undang-undang yang ada harus menjamin sistem hukum Indonesia yang berkepastian hukum,” ujar dia, lewat keterangan tertulis Jumat (18/11/2022).
Hasanuddin menambahkan, oleh karena itu, dalam pengertian spesifik pasal-pasal yang saling bertentangan akan merusak bangunan undang-undang dan tentu tidak dikehendaki oleh UUD 1945.
“Kemudian, dalam hal batas usia minimal dan maksimal dikualifikasi sebagai bagian dari open legal policy , tentu saja haruslah tunduk pada syarat-syarat tujuan yang hendak dicapai pembuat undang-undang dengan tidak boleh mengabaikan hak warga negara yang dijamin UUD 1945,” tandas Hasanuddin.
Ia menuturkan, batas usia semata bukanlah dalam kualifikasi open legal policy sebab bagian dari imperatif kategoris sebagaimana dimaksud UUD 1945 bahwa tiap warga negara dijamin haknya untuk aktif dan terlibat di pemerintahan.
Batas usia yang masuk dalam kualifikasi open legal policy, menurut Hasanuddin, adalah yang sifat dan bentuknya adalah imperatif hipotesis karena penentuan kebijakan partisipasi warga negaranya terikat persyaratan berdasarkan tujuan dan maksud tertentu (dalam hal ini KPK), yang memerlukan kualifikasi dan keahlian tertentu yang dipersyaratkan.
Batas usia minimal 50 tahun sebagaimana dimaksud UU KPK terikat pada ketentuan ayat d Pasal 29 UU KPK yang menyebutkan: “Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan”.
“Tentu saja, huruf d dimaksud dalam pasal tersebut haruslah diuji hipotesisnya, terkait dengan ketentuan usia minimal 50 tahun. Sebab, secara hipotesis ayat d Pasal 29 itu tidak berkesesuain dengan ayat e yang berpotensi mengabaikan hak warga negara terlibat dalam pemerintahan sebagaimana UUD 1945,” kata Hasanuddin.
Selanjutnya, ia menuturkan, substansinya adalah open legal policy yang menjadi dalil batas usia sebagaimana wacana yang berkembang, tidaklah serta merta menjadi hak pembuat undang-undang secara serta merta dengan kebebasan. MK tentu harus mempertimbangkan hal ini demi kepastian hukum dan kewenangan yang diberikan padanya.
“Kami, Siaga 98, memuji langkah Nurul Ghufron dengan mengajukan permohonan JR ke MK untuk kepastian hukum. Tidak hanya soal kepentingan pribadi yang bersangkutan, melainkan soal isu hukum dan wacana kepastian dan keadilan bagi semua pihak atau publik,” ucap Hasanuddin.
Terkait dalil open legal policy, ia berharap agar tidak liar dan kebablasan. Bagaimana pun hukum dibuat supaya ada pedoman bagi semua pihak dalam relasi sosial agar tertib sebagai suatu upaya moral dengan instrumen hukum sebagai imperatif kategoris. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
