TAK ada yang menarik dari angka statistik Indek Pembangunan Manusia (Human Development Index) Kabupaten Garut yang masih berada di urutan terendah di Jawa Barat. Itu sesuatu yang terjadi sudah lama. Menahun, dan bukan hal baru.
Oleh sebab itulah Kabupaten Garut selalu “mendapatkan prestasi” Kabupaten tertinggal di Jawa Barat. Jadi sekali lagi, itu sesuatu yang biasa saja.
Yang disebut luar biasa, adalah respon Bupati Rudy Gunawan yang marah pada pejabat birokrat atau bawahannya terhadap situasi ini.
Mengapa luar biasa?
Luar biasa pertama, dari pernyataan sekilas sebagaimana diberitakan media (Senin, 1 November 2021), pejabat di bawah dianggap pihak yang bersalah terhadap angka statistik IPM yang rendah.
Bupati dengan cepat menemukan faktor penyebab IPM rendah, akibat pejabat di bawahnya tidak bekerja secara serius dan sungguh-sungguh menangani pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di daerah sebagai hal dasar terhadap kualitas hidup manusia.
Pemerintah Daerah berkewajiban mensejahterakan segenap rakyat di daerahnya, menjadi “nilai dasar” argumen ini.
Normanya, terletak pada tugas pokok dan fungsi pejabat yang melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya.
Nilai dasar dan norma inilah menjadi basis kemarahan Bupati, yang dianggap tidak dilaksanakan pejabat di bawahnya.
Yang disebut luar biasa kedua, pejabat di bawah Bupati adalah pejabat administratif, meskipun setingkat kepala dinas. Termasuk sekda merupakan pejabat administratif.
Dalam kerangka dan ruang lingkup kebijakan daerah, perangkat administratif ini hanyalah pelaksana atau sebagai satuan kerja yang menjadi pelaksana kebijakan kepala daerah, atau Bupati.
Bupati sebagai pengambil kebijakan, menggunakan pejabat administratif untuk melakukan otokritik atau upaya mawas diri, atau menggunakan cermin bawahannya, untuk tujuan melihat rupa dirinya. Di sinilah letak luar biasa kedua.
Sementara luar biasa ketiga, IPM adalah tolak ukur dan penilaian terhadap suatu kebijakan terintegrasi yang memiliki basis konsep pilihan strategi pembangunan.
Di mana Bupati dipilih karena memiliki janji politik perubahan mempercepat perbaikan terhadap kondisi suatu masyarakat.
Berbeda dengan birokrat yang tidak memiliki janji itu, sebab semata menjalankan roda administratif secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Luar kiasa ketiganya terletak pada hal ini: Menyalahkan hal administratif, tapi lupa siapa pengambil kebijakannya. ***
Penulis pemerhati sosial.
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
