GOSIPGARUT.ID — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, Ayi Suryana, melayangkan kritik implisit terhadap pola perencanaan pembangunan daerah yang kerap melepas kebutuhan riil di tingkat akar rumput. Usai menyerap aspirasi warga Kampung Ancol, Desa Sindanggalih, Kecamatan Karangtengah, ia menegaskan bakal mengunci usulan perbaikan sarana pendidikan keagamaan dan fasilitas umum setempat agar masuk dalam skala prioritas anggaran daerah.
Kondisi infrastruktur madrasah di Kampung Ancol menjadi sorotan utama. Sebagai benteng utama pendidikan karakter dan ilmu keagamaan generasi muda di pelosok Karangtengah, lembaga ini masih dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana yang menghambat efektivitas belajar-mengajar.
Ayi menilai, pembangunan daerah tidak boleh sekadar mengejar angka realisasi program, melainkan harus menjawab problem mendasar yang dihadapi warga secara presisi.
”Aspirasi reses bukan sekadar tumpukan kertas laporan, melainkan mandat yang harus diintervensi lewat anggaran. Madrasah di Kampung Ancol butuh penanganan konkret, bukan janji di atas kertas,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Proses pengawalan aspirasi ini, menurut Ayi, menuntut kesinambungan ketat—mulai dari penyerapan masukan, perdebatan skala prioritas di meja legislasi, hingga pengawasan ketat saat eksekusi oleh dinas terkait. Langkah ini diambil untuk memastikan usulan warga tidak tergeser oleh agenda lain dalam APBD.
Warga Kampung Ancol menyambut dorongan ini dengan skeptisisme positif. Keterlibatan masyarakat dipandang mutlak untuk mengawal agar forum reses tak berujung sebagai seremoni tahunan tanpa realisasi di lapangan.
Ayi pun mendorong masyarakat terus kritis mengawasi alokasi anggaran dan pelaksanaan proyek di wilayahnya. Keberlanjutan fungsi fasilitas umum dan sekolah madrasah bergantung pada pengawasan bersama antara wakil rakyat dan warga penerima manfaat.
”Keberhasilan pembangunan itu bukan diukur dari seberapa banyak proyek yang selesai dikerjakan, tapi sejauh mana hasilnya berdampak dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Ayi.
DPRD Garut memastikan usulan dari Desa Sindanggalih yang belum terakomodasi pada siklus anggaran berjalan akan terus dikawal hingga masuk dalam dokumen perencanaan pembangun tahap berikutnya. (Yuyus)



.png)

















