Bulog Mulai Salurkan Bantuan Pangan, Bupati Garut Ingatkan Pembagian Tak Boleh Bermasalah

GOSIPGARUT.ID — Program penyaluran bantuan pangan kembali digulirkan pemerintah pusat. Perum Bulog menjadi garda depan distribusi beras dan minyak goreng untuk masyarakat kurang mampu. Namun di tengah upaya ini, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengingatkan agar proses pembagian bantuan tidak menimbulkan masalah di lapangan.

Peringatan itu disampaikan Bupati saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyaluran Bantuan Pangan dan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) secara daring dari Command Center Garut, Garut Kota, Jumat (21/11/2025).

“Bantuan ini sifatnya sementara. Jangan berpikir akan mendapatkan bantuan selamanya,” tegas Bupati Syakur.
“Bantuan akan terus ada, tetapi bentuknya nanti berbeda — bukan untuk membuat masyarakat bergantung, melainkan mandiri.”

Bupati mencontohkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi warga melalui pinjaman murah.

Namun pesan paling keras diarahkan kepada aparat desa dan kelurahan mengenai pengawasan pendistribusian bantuan. “Kalau ada bantuan yang tidak sesuai ketentuan, kita tolak. Kalau timbangannya kurang, jangan diterima. Kembalikan ke pemberinya,” ujar Syakur lantang.

Bulog Targetkan 705 Ribu Penerima Bantuan

Pimpinan Cabang Bulog Ciamis, Johan Wahyudi, memaparkan bahwa Bulog telah resmi ditugaskan untuk menyalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng pada Oktober–November 2025.

“Penugasan ini dari pemerintah ke Bulog melalui regulator BAPANAS. Ini program Presiden,” jelas Johan.

Data Bulog menyebut ada 705.254 penerima bantuan di wilayah kerja Bulog Ciamis dengan basis data penerima dari DTSEN Kemensos.

Dalam satu kali penyaluran, setiap keluarga penerima manfaat akan memperoleh dua jenis bantuan (beras dan minyak kita) dirapel dua bulan (Oktober — November 2025), dengan bantuan masing-masing beras 10 kilogram (kg) dan minyak kita 2 liter

Sehingga paket bantuan pangan yang akan dibawa pulang keluarga penerima adalah 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng dalam satu kali distribusi.

Meski Bulog menegaskan kesiapan distribusi, Bupati Syakur mewanti-wanti sejumlah potensi masalah klasik yang sering muncul dalam pembagian bantuan:

Ketidaksesuaian jumlah timbangan, manipulasi data penerima, paket dipotong atau dialihkan, serta pembagian tidak merata.

“Lurah dan Kades harus mengawal. Jangan ada penerima yang dirugikan. Kita pastikan bantuan Bulog sampai ke masyarakat sesuai haknya,” tegas Syakur.

Pemkab Garut juga membuka ruang aduan apabila masyarakat menemukan dugaan pelanggaran dalam pendistribusian bantuan.

Program bantuan pangan ini dipandang krusial bagi sebagian kelompok masyarakat, namun Bupati menegaskan kembali bahwa tujuan akhirnya adalah kemandirian, bukan ketergantungan. ***