Jabar Genjot Pemerataan Infrastruktur 2025: 31,86 Km Jalan Non-Provinsi Dibangun, Sinergi bersama TNI jadi Andalan

GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan pembangunan infrastruktur pada 2025 tidak hanya berfokus pada jalan provinsi, namun juga menyasar konektivitas kabupaten/kota. Melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR), Pemprov Jabar memprioritaskan penanganan jalan kewenangan non-provinsi dengan total panjang mencapai 31,86 kilometer berdasarkan rekapitulasi usulan seluruh UPTD.

Gerak pembangunan dimulai dari UPTD I, yang memetakan sejumlah titik strategis di wilayah metropolitan dan kawasan pertumbuhan baru. Rekonstruksi Jalan Cikawung–Jayagiri di Kabupaten Cianjur sepanjang 3,6 kilometer menjadi salah satu prioritas melalui kolaborasi bersama TNI. Perbaikan juga menyasar Jalan Sisi Barat Jalan Perjuangan di Kota Bekasi (0,35 km), Jalan Poros Cileuksa (Jabar)–Batas Banten di Kabupaten Bogor (1,731 km), serta ruas jalan di Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi (0,5 km) yang kembali melibatkan unsur TNI.

Selanjutnya di UPTD II, fokus pembangunan terkonsentrasi di Kabupaten Sukabumi. Rehabilitasi dilakukan pada jalan Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, sepanjang 6,924 kilometer, serta jalan menuju Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, sepanjang 0,466 kilometer—keduanya diproyeksikan memperkuat akses masyarakat terhadap layanan sosial dan ekonomi.

Sementara itu, UPTD III mencatat penanganan terpanjang yakni 8,254 kilometer, tersebar di Kabupaten Subang dan Purwakarta. Sejumlah rekonstruksi di Subang menyasar kawasan industri dan pusat layanan masyarakat: akses Kawasan Industri Subang (0,78 km), jalan lingkungan SMA 1 Subang (0,498 km), Jalan Brigjen Katamso menuju RSUD Subang (0,581 km) via Belanja Tidak Terduga (BTT), serta Jalan Darmodiharjo menuju Terminal Subang (0,5 km) juga melalui BTT. Pemeliharaan berkala jalan sekitar Pabrik AQUA sepanjang 2 kilometer turut dilakukan menggunakan skema serupa.

Adapun di Purwakarta, pemeliharaan berkala difokuskan pada Jalan Situ Buleud sepanjang 3,9 kilometer.

Pada UPTD IV, pembangunan diarahkan untuk memperkuat konektivitas kawasan wisata dan pertanian. Rekonstruksi Jalan Tolengas–Jatigede sepanjang 6 kilometer di Kabupaten Sumedang diusulkan untuk mendorong pertumbuhan kawasan sekitar Waduk Jatigede.

UPTD V mencakup satu pekerjaan, yakni rekonstruksi jalan menuju SMAN 1 Panumbangan di Kabupaten Ciamis sepanjang 0,11 kilometer, sementara UPTD VI menangani dua ruas strategis: akses menuju Kampus Polman Majalengka (1,1 kilometer tahap pertama) dan rekonstruksi Jalan Cilengkrang–Tanjang serta Tanjang–Leuwiasem di Kabupaten Cirebon dengan total 2,82 kilometer.

Komitmen Pemerataan Infrastruktur

Kepala DBMPR Jawa Barat Agung Wahyudi menegaskan bahwa penanganan jalan non-provinsi merupakan langkah strategis untuk menjaga konektivitas lintas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi lokal.

“Pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada jalan provinsi, tetapi juga menyasar kebutuhan strategis kabupaten/kota untuk pemerataan layanan dasar dan mobilitas publik,” ujarnya.

Agung menyebut penanganan ini menjadi bagian dari target Jawa Barat dalam meningkatkan standar pelayanan minimal infrastruktur jalan dan mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025.

Dengan eksekusi anggaran konstruksi dan pemeliharaan di enam UPTD, Pemprov Jabar mengirim sinyal kuat: pembangunan tidak lagi terpusat, melainkan merata sampai ke wilayah penyangga, desa, kawasan industri, pendidikan, hingga jalur kesehatan—sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (Yan AS)