.png)
GOSIPGARUT.ID — Harapan perubahan setelah terpilihnya pasangan calon bupati dan wakil bupati Garut Abdusy Syakur Amin-Putri Karlina langsung disuarakan kalangan aktivis yang selama ini bergerak memenangkan Syakur-Putri.
Ateng Sudjana, aktivis 98 yang biasa dipanggil Uwa Ateng menegaskan, salahsatu agenda besar yang harus dilaksanakan oleh Syakur-Putri adalah soal penataan birokrat di Pemkab Garut yang sudah kental ikut bermain politik saat Pilkada kemarin dengan aksi dukung mendukung.
“Kita sudah punya catatan siapa saja yang bermain dari mulai pejabat eselon II sampai eselon IV dan fungsionalnya,” jelas Ateng.
Ateng mengingatkan agar Syakur-Putri tidak punya beban politik dan bisa objektif memandang ASN Pemkab Garut saat ini jika ingin visi misi yang telah disusun bisa berjalan dengan baik. Karena, ASN lah yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan visi misi tersebut, terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
“Kita lihat kan kemarin baru satu hari pemilihan, setelah melihat Syakur-Putri menang, sudah banyak pejabat yang datang, mereka hanya ingin mengamankan jabatannya,” katanya.
Melihat gejala tersebut, Ateng mendesak Syakur-Putri berani tegas pada ASN dan bisa menempatkan ASN sebagai pelayan masyarakat, bukan pelayan bupati dan wakil bupati.
“Kita sudah tidak percaya yang namanya reformasi birokrasi, kita ingin revolusi birokrasi, rubah prilaku ASN agar benar-benar mentalnya jadi pelayan masyarakat,” katanya.
Agar Syakur-Putri bisa bekerja maksimal mewujudkan visi misinya, menurut Ateng, setelah terpilih Syakur-Putri harus melakukan open bidding untuk semua jabatan dari eselon II sampai IV.
“Yang ada sekarang, nggak ada yang bersih, ganti semua lewat proses open bidding yang terbuka dan transparan, masih banyak ASN baik di Garut,” katanya.
Open bidding yang terbuka dan transparan, bisa menjadi jalan lahirnya pejabat-pejabat yang kompeten dan siap bekerja melayani masyarakat. “Pejabat yang sekarang, mentalnya bos semua, maunya dilayani masyarakat, bukan pelayan masyarakat,” tegasnya.
Open bidding, menurut Ateng membuka peluang ASN dari luar Garut dan Kementerian ikut bersaing. Karenanya, proses open bidding yang dilakukan harus bersih dari intervensi, termasuk bupati dan wakil bupati terpilih. ***
