GOSIPGARUT.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat bakal menyebar anggaran sebesar Rp885 miliar kepada 27 kabupaten/kota, untuk pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil (Pilgub) 2024.
Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni memaparkan, untuk Pilgub 2024 total anggaran sebesar Rp1,1 triliun lebih. 80 persen di antaranya, yakni sekitar Rp885 miliar disebar ke kabupaten/kota.
“Kita ada cost sharing melingkupi honorarium PPK, PPS, PPDP, perlengkapan TPS, pembuatan TPS, operasional TPS pemutakhiran daftar pemilih, kemudian kesekretariatan PPK. Jadi untuk tujuh item ini,” ujarnya.
Kebutuhan yang sudah dianggarkan, kata Ummi, tidak boleh dibiayakan lagi oleh kabupaten/kota. Maka dari itu, KPU kabupaten/kota hanya dapat mengucurkan pembiayaan di luar tujuh item tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Pilgub maupun Pilwakot atau Pilbup, karena dilaksanakan serentak pada 27 November 2024 mendatang.
Jadi dari Rp1,1 triliun itu tidak berhenti di provinsi (KPU Jabar). Semua turun ke kabupaten/kota. Mereka tidak boleh mengganggarkan lagi. Tetapi kebutuhan lain (silakan), karena mereka juga menyelenggarakan Pilbup atau Pilwakot,” ucapnya.
Ummi menambahkan, kucuran anggaran Rp885 miliar ke 27 kabupaten/kota, besarannya akan bervariasi. Menyesuaikan jumlah TPS dan DPT. Sehingga, kota atau kabupaten yang memiliki jumlah TPS dan DPT lebih banyak, pastinya akan mendapat porsi besar ketimbang dengan yang sedikit.
“Tiga kabupaten/kota terbesar yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bekasi,” terangnya.
Disinggung mengenai kesiapan anggaran KPU kabupaten/kota dalam menyambut Pilkada yang meliputi Pilgub, Pilwakot atau Pilbup, Ummi mengatakan sejatinya sudah siap, karena Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) telah disepakati antara pemerintah kota/kabupaten dengan KPU pada November 2023 silam.
Dimana saat itu pemerintah kabupaten/kota harus sudah menyiapkan 40 persen dari total anggaran, untuk kebutuhan Pilkada serentak 2024.
“Implementasinya nih, bener atau enggak. Maka hari ini kita rapat koordinasi, bahkan tadi kita usul ke gubernur (Bey Machmudin) dan Kesbangpol, untuk kita duduk bareng dengan bupati dan walikota, menyamakan anggaran (persepsi), sekarang sudah sejauh mana,” kata Ummi. (IK)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
