Hukum

Dekopinda Garut Apresiasi Putusan MA, Kepengurusan Sri Untari Adalah yang Syah

×

Dekopinda Garut Apresiasi Putusan MA, Kepengurusan Sri Untari Adalah yang Syah

Sebarkan artikel ini
Ketua Bidang Advokasi Dekopinda Garut, Windan Jatnika, SE, SH.

GOSIPGARUT.ID — Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi Nurdin Halid dalam perkara sengketa kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), diapresiasi pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Garut.

Melalui Ketua Bidang Advokasi, Windan Jatnika, SE, SH, Dekopinda Garut menyatakan bahwa putusan MA yang menyebutkan judex facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum, sudah memenuhi rasa keadilan.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Agung yang telah memutus perkara secara adil. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Dekopinda Pusat yang dipimpin Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP, dan tentu juga kepada kuasa hukumnya yaitu Syamsul Huda Yudha, SH, MH yang telah melakukan upaya hukum secara maksimal,” kata Windan, melalui siaran pers yang diterima GOSIPGARUT.ID, Jumat (25/2/2022).

Baca Juga:   Polisi Tangkap Tiga Wanita Pencuri Emas Majikannya di Garut

Menurut Advokat dari LBH Padjajaran ini, dengan telah diputusnya perkara sengketa kepengurusan Dekopin pada tingkat kasasi, maka Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP adalah sah menurut hukum sebagai ketua umum Dekopin Pusat.

Ia menambahkan, putusan kasasi adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Adapun upaya hukum Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Baca Juga:   Polda Jabar Akan Akomodasi Jika Ada Warga yang Jadi Korban Penipuan Doni Salmanan

“Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah menerangkan atau menyatakan apa atau siapa yang sah. Dan yang sah menurut putusan kasasi tersebut adalah Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP sebagai Ketua Umum Dekopin. Sementara Nurdin Halid tetap dinyatakan tidak memiliki legal standing untuk mengatasnamakan sebagai ketua umum,” jelas Windan.

Konten berbayar berikut adalah iklan platform Mixadvert dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *