GOSIPGARUT.ID — Kelangkaan minyak goreng subsidi program pemerintah, Minyakita, mulai mencekik kantong masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Pasokan Minyakita melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Rumah Pangan Kita (RPK) dilaporkan mandek total sejak akhir Ramadan lalu. Akibatnya, harga di tingkat pengecer melambung jauh di atas ketentuan pemerintah.
Warga yang biasanya membeli Minyakita sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter, kini terpaksa merogoh kocek hingga Rp22.000 per liter demi memenuhi kebutuhan dapur.
Kondisi ini dikeluhkan oleh para pengelola RPK dan koperasi yang menjadi ujung tombak distribusi pangan murah. Salah satunya diungkapkan oleh pemilik RPK Binangkit di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut.
Pihaknya mengaku sudah berulang kali mengajukan purchase order (PO) ke Perum Bulog Ciamis, namun hingga Senin (8/6/2026), pengajuan tersebut tidak kunjung diproses.
“Sejak akhir puasa kami tidak bisa lagi mendapatkan pasokan Minyakita. Akibatnya masyarakat yang datang ke RPK tidak bisa kami layani karena barangnya memang tidak ada,” ujarnya.
Hilangnya Minyakita dari jalur resmi membuat warga tidak punya pilihan selain membeli di pasar tradisional dengan harga yang jauh lebih mahal. Selisih harga yang mencapai lebih dari Rp6.000 per liter ini sangat memukul emak-emak dan pelaku usaha mikro.
Penjelasan Bulog Ciamis: Kuota Terbatas dari Pusat
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Cabang Perum Bulog Ciamis, Fauzi, membenarkan adanya penundaan layanan PO Minyakita untuk jaringan koperasi dan RPK. Menurutnya, langkah ini diambil karena keterbatasan kuota yang diterima dari pemerintah pusat.
Saat ini, Bulog Ciamis hanya menerima alokasi sekitar 2.200 karton Minyakita per minggu. Padahal, kuota tersebut harus dibagi untuk empat wilayah priangan timur: Kabupaten Garut, Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.
“PO dari Koperasi Desa Merah Putih dan RPK untuk Minyakita memang ditunda dulu sejak akhir bulan puasa lalu. Kami melaksanakan arahan dari pusat bahwa pendistribusian Minyakita hanya untuk SP2KP di Pasar Guntur Garut,” kata Fauzi.
Karena pasokan yang minim, Bulog kini memprioritaskan distribusi melalui program Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Minyakita langsung disalurkan ke pedagang pasar yang terdaftar agar pengawasannya lebih ketat.
Jatah Pedagang: Setiap pedagang SP2KP menerima sekitar 20 karton per minggu Sistem Pengawasan: Menggunakan sistem digital dan wajib menandatangani pakta integritas. Sanksi Tegas: Pedagang yang nekat menjual di atas HET akan dikenakan sanksi tegas.
Meski Minyakita sedang seret, Fauzi memastikan komoditas pangan lain di RPK dan koperasi masih aman. “Yang terbatas hanya Minyakita. Untuk minyak goreng premium (Rose Brand) dan beras SPHP masih tersedia dan bisa diajukan oleh Koperasi Desa Merah Putih maupun RPK,” pungkasnya. (Ai Karnengsih)



.png)






