oleh

Pelarangan Pembangunan Masjid Ahmadiyah di Cilawu Timbulkan Pro dan Kontra

GOSIPGARUT.ID — Pelarangan aktivitas dan pembangunan masjid Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada yang mendukung, ada pula yang mengecam pelarangan pembangunan tempat ibadah itu.

Pelarangan itu sendiri tertuang dalam Surat Edaran Bupati Garut Nomor 451.1/1605/Bakesbangpol tanggal 6 Mei 2021. Tindaklanjut dari surat edaran tersebut, Satpol PP dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Cilawu, telah memasang garis pembatas di lokasi pembangunan tempat ibadah (Kamis, 6/5/2021).

Menurut Sekjen Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Garut, Tatang Ahmad, langkah yang dilakukan Satpol PP dan Forkopimcam Cilawu itu sudah benar karena sesuai Surat Edaran Bupati mengenai pelarangan aktivitas penganut JAI dan penghentian pembangunan tempat ibadah JAI di Kampung Nyalindung.

“Kami mendukung penuh keputusan langkah Bupati Rudy Gunawan yang melarang pembangunan tempat ibadah sebagai sarana penyebaran ajaran Ahmadiyah di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut,” kata dia, Jumat (7/5/2021).

Baca Juga:   Pelarangan Aktivitas dan Pembangunan Masjid Ahmadiyah, Bupati Garut Siap Digugat

β€œIni yang seharusnya dilakukan kepala daerah dalam melindungi rakyatnya akan kenyamanan dan kerukunan dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Jangan sampai, dengan adanya aktivitas dan pembangunan tempat ibadah yang menjadi sarana penyebaran paham menyimpang yang mengatasnamakan Islam ini, justru akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tambah Tatang.

Dukungan serupa datang dari Pasulukan Loka Gandasasmita, yang menyatakan mendukung tindakan Bupati Garut untuk menutup tempat ibadah JAI karena Ahmadiyah bukanlah bagian dari Islam dan tidak berhak menyandingkan Ahmadiyah dengan Islam.

“Islam hanya meyakini Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi dan rasulul Alloh terakhir final dan mengikat aqidah Islam bagi seluruh pemeluknya. Ghulam Ahmad bukan nabi dan bukan siapa-siapa dalam syiar agama Islam,” kata Ketua Pasulukan Loka Gandasasmita, H. Darajat, melalui pesan watsapp, Jumat (7/5/2021).

Namun hal berbeda dikemukakan Ketua PC PMII Kabupaten Garut, Ipan Nuralam, yang menyatakan tindakan Bupati Rudy Gunawan mengeluarkan surat edaran pelarangan aktivitas dan pembangunan tempat ibadah penganut JAI di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, adalah inkonstitusional.

Baca Juga:   Pemkab Garut Siapkan Lahan Khusus untuk Memakamkan 500 Jenazah Covid-19

“Kami mengecam dengan keras penutupan paksa masjid Ahmadiyah di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu dan diterbitkannya surat edaran Bupati tentang pelarangan aktivitas dan pembangun masjid JAI di Kampung Nyalindung,” tandas dia.

Menurut Ipan, keputusan penutupan masjid tersebut adalah keputusan sepihak, sebab perwakilan Ahmadiyah tidak diikutsertakan. Kejadian ini kembali menunjukkan keterlibatan negara dalam melanjutkan praktik diskriminasi yang seharusnya sudah dihapuskan. Negara wajib melindungi hak warganya untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing.”

“Surat Edaran Bupati Garut tentang Ahmadiyah sangat bertentangan dengan SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP – 003/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008, tentang Peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI dan warga masyarakat. Dalam 7 diktum SKB 3 Menteri sama sekali tidak ditemukan pelarangan perihal peribadahan dan kegiatan JAI di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Garut,” paparnya.

Ipan eminta Bupati Garut segera mencabut Surat Edaran yang melarang aktifitas dan pembangun masjid JAI di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, serta menghentikan segala bentuk pelanggaran dan atau pembatasan terhadap kelompok JAI.

Baca Juga:   Wabup Garut dan Dandim 0611 Sepakat Jembatan Cimangke Harus Segera Dibangun

“Kami meminta Bupati Garut untuk fokus menangani Covid-19, bukan malah menyebarkan virus yang bisa menyulut kebencian di tengah-tengah masyarakat dengan berusaha menutup masjid Ahmadiyah dan melarang kegiatannya,” ujarnya.

Senada dengan Ipan disampaikan Koordinator Ikatan Mahasiswa Garut (IMG) Ishak Mubarok. Menurutnya, surat edaran yang baru saja terbit di Kabupaten Garut ini menambah daftar panjang produk kebijakan intoleran yang dibuat pemerintah daerah.

“Hal ini akan menurunkan juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan Bupati Garut dalam mengatasi musibah yang sedang urgen untuk segera diselesaikan, yakni mewabahnya virus Corona,”
ucap dia.

Untuk itu, Ishak meminta Pemkab Garut melalui Bakorpakem mengedepankan dialog yang baik dan bermartabat agar terbangun kesepahaman yang baik, sehingga hak-hak kewarganegaraan pengikut JAI terlindungi sesuai konstitusi. (Yuyus)

Komentar

Berita Terkait