GOSIPGARUT.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut memastikan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan operasional (BOP) dan pokok pikiran (pokir) di DPRD Kabupaten Garut jalan terus alias tidak akan berhenti.
“Kalau ada asumsi kasus ini akan berhenti karena adanya pemberian uang pengamanan, itu salah besar. Kalau tidak percaya silakan saja datang ke kantor. Kita terus melakukan pemeriksaan,” ujar Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Garut Dodi Wicaksono SH, MH.
Menurut dia, penanganan perkara dugaan korupsi tersebut membutuhkan data dan alat bukti kuat. Sehingga membutuhkan waktu lama dalam pengungkapannya. “Kami juga tidak akan memunculkan dulu proses pemeriksaan di media, karena dampaknya akan negatif dan akan mengganggu proses penyelidikan. Nanti kalau sudah ada tersangkanya kita akan informasikan,” ujarnya.
Saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Mulai sekretaris dewan (sekwan), sampai pendamping reses anggota DPRD Garut yang bekerja mulai tahun 2015 sampai 2018. “Kita periksa semuanya untuk pengumpulan data dan alat bukti,” katanya.
Pihaknya juga tidak hanya memeriksa para pejabat di lingkungan sekretariat dewan, tetapi pimpinan DPRD Garut juga akan dimintai keterangan terkait permasalahan tersebut. “Pemeriksaan ini tidak menutup kemungkinan terus berlanjut hingga pimpinan DPRD Garut serta anggotanya,” katanya.
Ketua Garut Governance Watch Agus Gandhi mengapresiasi upaya Kejaksaan Negeri Garut dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi BOP dan pokir DPRD Garut. “Penanganan kasus ini sudah semestinya ditangani dengan serius oleh kejaksaan sampai tuntas,” ucapnya.
Ia mengaku dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi, Kejari Garut sangat berhati-hati dalam pengumpulan data untuk mencari alat bukti, termasuk dalam memanggil para wakil rakyat. Ia berharap semua elemen masyarakat bersatu dalam mengawal kasus dugaan korupsi yang melilit lembaga DPRD Garut. (Rdt/Gun)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
