GOSIPGARUT.ID — Gunung Cikuray di Kabupaten Garut, juga dikenal dengan nama Gunung Larang Srimanganti oleh masyarakat Sunda, nama ini tercatat dalam naskah Sunda Kuno Amanat Galunggung yang hingga kini naskahnya tersimpan di Situs Cagar Budaya Ciburuy yang ada di Kampung Ciburuy Desa Pamalayan, Kecamatan Cigedug.
Penamaan Gunung Larang Srimanganti oleh masyarakat Sunda, tentunya punya makna tersendiri. Larang menegaskan kawasan Gunung Cikuray sebagai tempat yang sakral karena memiliki fungsi ekologis tinggi. Salah satu indikatornya, gunung ini menjadi kawasan hulu tiga sungai besar yaitu Cikaengan dan Ciwulan yang bermuara ke pantai selatan Pulau Jawa dan beberapa Sub Daerah Aliran Sungai Cimanuk yang bermuara di Pantai Utara Pulau Jawa.
Dari naskah Amanat Galunggung pula, belakangan dikenal sebuah pengetahuan masyarakat sunda tentang pengelolaan tata ruang berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dikenal dengan metoda Patanjala yang membagi tiap ruang menjadi tiga yaitu larangan, tutupan dan baladahan sesuai dengan hukum alamnya.
Aplikasi metoda Patanjala inilah, yang kemudian digunakan oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Berkah Tani di Desa Sukamurni untuk mengelola 856 hektar lahan Perhutanan Sosial yang berada di DAS Cipasang yang jadi Sub DAS Ciwulan.
Dari total luasan lahan Perhutanan Sosial yang dikelolanya, LPHD, melakukan pemetaan dengan metoda Patanjala hingga diketahui dari lahan yang dikelola, hanya sekitar 180 hektar saja yang menjadi kawasan baladahan (produksi). Sementara sisanya menjadi kawasan tutupan yang bisa dimanfaatkan secara terbatas dan larangan yang sama sekali tidak boleh ada pemanfaatan dalam bentuk apapun.
Dari keterbatasan lahan yang bisa dijadikan kawasan produksi, LPHD Berkah Tani pun mencari solusi agar potensi kawasan Perhutanan Sosial yang ada tetap bisa memberi nilai ekonomi bagi masyarakat. Dari dampingan perguruan tinggi dan Baresan Incu Putu Pangauban (BIPP) yang melestarikan pengetahuan Patanjala, konsep wisata desa pun dibangun.
“Jadi bukan desa wisata, yang dikembangkan wisata desa, yang kita tawarkan pada wisatawan tata nilai masyarakat sunda, terutama dalam hal hubungan dengan alam,” jelas Hendra Anggara, Ketua LPHD Berkah Tani.
Hendra mencontohkan, dari metoda Patanjala, dirinya mengetahui mengapa banyak nama tempat di Jawa Barat diawali dengan kata “Ci”. Alasan-alasan tersebut bisa dibuktikan di wisata Desa Sukamurni dengan cara mengikuti perjalanan ke kawasan tutupan di lahan perhutanan sosial yang dikelolanya. Bahkan, nama-nama kampung yang ada di Desa Sukamurni pun, jika ditelusuri dengan metoda Patanjala, ternyata sesuai dengan tanda alamnya.
“Nanti pemandu yang telah dididik akan menjelaskan bagaimana nama suatu tempat identik dengan kondisi alamnya, ada tanda-tanda alam yang bisa dilihat dan tanda alam itu yang jadi dasar penamaan tempat,” katanya.
Hendra menjelaskan, ada etika komunikasi masyarakat Sunda yang melarang orang menceritakan sesuatu yang tidak pernah dialami atau dilihatnya secara langsung. Etika ini pula yang jadi alasan mengapa pengunjung mengikuti perjalanan ke kawasan tutupan untuk mengetahui tanda alam yang jadi nama tempat atau kawasan.
“Hamo dibasa mun can disaba, itu etika komunikasi masyarakat Sunda, jadi pengunjung bukan hanya dijelaskan, tapi juga bisa melihat langsung tanda atau ciri alam yang jadi alasan penamaan tempat,” katanya.
Nilai-nilai budaya Sunda lain, menurut Hendra juga ikut dikenalkan kepada pengunjung dengan cara melihat dan merasakannya langsung, termasuk bagaimana cara menetapkan kawasan dalam metoda Patanjala. “Nanti bisa dilihat, kenapa kawasan ini dijadikan tutupan dan baladahan (produksi),” jelasnya.
Selain kawasan hutan perhutanan sosial yang ada di kaki Gunung Cikuray, menurut Hendra LPHD juga telah melakukan pemetaan potensi ekonomi di tiap Rukun Warga (RW) yang bisa dijadikan destinasi wisata bagi pengunjung. Salah satu yang paling menarik adalah kuliner cuanki, karena Desa Sukamurni ternyata menjadi salah satu desa yang warganya banyak menjadi pedagang cuanki di berbagai kota luar Garut.
“Tiap RW punya potensi wisata unggulan yang bisa wisatawan pelajari,” jelasnya.
Hendra mengakui, konsep wisata desa ini memang bukan untuk wisata massal. Karena, warga di Desa Sukamurni juga tidak ingin desanya menjadi wisata massal karena khawatir nilai-nilai sosial yang terbangun di desanya terkikis oleh nilai yang dibawa wisatawan.
“Makanya, tidak banyak infrastruktur yang dibangun, pengunjung harus menyesuaikan dengan kehidupan orang Sukamurni, karena ini yang jadi daya tariknya,” katanya.
Anwar Maulana, Ketua Baresan Incu Putu Pangauban (BIPP) melihat, konsep wisata desa di Desa Sukamurni bisa menjadi salah satu konsep wisata ramah lingkungan dan budaya. Karena, umumnya tempat wisata orientasinya didatangi banyak pengunjung dengan menghadirkan atraksi hingga terkadang yang sesuatu yang tidak ada pun sengaja diciptakan.
“Potensi wisatanya cerita saja, jangan yang lain, cerita tentang orang Sunda dulu yang hidup harmoni dengan alamnya, Desa Sukamurni ini kan alamnya masih bagus karena masyarakatnya hidup harmoni dengan alam, tidak merusak alam, itu saja yang dijual,” tegasnya.
Karena hidup harmoni dengan alamnya, Anwar melihat masyarakat Sukamurni sudah mengerti betul tanda dan ciri alam sebagai panduan hidup harmoni dengan alam ditambah cerita-cerita orangtua yang terjaga. Namun, masalahnya kebanyakan dari mereka belum bisa menarasikan dan menceritakannya secara menarik.
“Karena cerita ini jadi potensi wisata, makanya ada pelatihan, peningkatan kapasitas warga,” katanya.
Terpisah, Juliansyah Putra, Ketua Locus Perhutanan Sosial School of Business and Management (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) melihat, pengembangan wisata Desa Sukamurni jadi bagian dari upaya pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka perhutanan sosial yang lebih luas yang tetap harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologis dalam pengelolaannya.
“Kita perlu memastikan penguatan ekonomi masyarakat, berjalan seiring dengan perlindungan ekologi dan keberlanjutan pengetahuan lokal,” katanya lewat aplikasi pesan, Kamis (5/11/2026).
SBM ITB melalui program societal impact, mengembangkan pendampingan kolaboratif dengan melibatkan peneliti dari Universitas Gajah Mada, Yayasan Sri Manganti Lestari dan BIPP serta Universitas Garut (Uniga) untuk merumuskan pengembangan wisata desa yang berangkat dari pengetahuan lokal Sunda dengan memperkuat kajian sosial budaya dan ekologis.
“Mitra dan peneliti lintas disiplin kami gandeng agar pengembangan wisata desa ini tidak hanya mempertimbangkan aspek wisata, tapi juga konteks sosial, budaya dan ekologis,” tambah Erlangga Mahardika, tim Societal Impact Locus Perhutanan Sosial SBM ITB. (Ary)
