GOSIPGARUT.ID — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut menindaklanjuti tiga kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Umum (Pemilu) terkait politik uang dan hitungan perolehan suara yang saat ini baru proses klarifikasi terhadap pihak yang bersangkutan.
“Tiga kasus masih proses klarifikasi, informasi atau keterangan yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait,” kata Komisioner Bawaslu Garut, Asep Nurjaman, Senin (13/5/2019).
Ia menuturkan, tiga kasus dugaan pelanggaran pemilu itu yakni tentang politik uang di Kecamatan Bungbulang dan Cisurupan, kemudian dugaan penambahan dan pengurangan suara di Kecamatan Bayongbong.
Seluruh kasus itu, kata Asep, masih menjalani proses klarifikasi oleh Bawaslu Garut sebelum akhirnya ditindaklanjuti bersama di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Garut kemudian diputuskan memenuhi syarat formil dan materiil atau tidak.
“Hasil klarifikasi akan menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam pembahasan kedua di Sentra Gakumdu,” katanya.
Asep mengungkapkan, tiga kasus yang sedang ditindaklanjuti itu merupakan sisa dari tujuh kasus laporan dugaan pidana pemilu yang sudah ditangani Bawaslu Garut.
Ia menyebutkan, hasil pembahasan Gakumdu dari tujuh kasus itu empat kasus di antaranya yakni masalah politik uang dihentikan karena tidak memenuhi unsur syarat formil dan materiil.
“Terkait empat laporan dugaan pelanggaran pemilu di atas disimpulkan oleh Sentra Gakumdu Garut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu,” ujar Asep.
Sementara itu, empat laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dihentikan yakni dugaan politik uang di Kecamatan Karangpawitan dan Cihurip. (Ant/Yus)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
