Keterasingan Relawan dan Logika Kekuasaan: Dari Tragedi Pengging hingga Peta Politik Indonesia

Oleh: Ahirudin Yunus

DALAM historiografi Jawa, kisah Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenanga menjadi simbol paradoks kekuasaan: pengorbanan yang berujung pada penyisihan. Sebagai trah Majapahit dan murid Syekh Siti Jenar, Ki Ageng Pengging tidak sekadar pasrah menghadapi hukuman mati yang dijatuhkan oleh utusan Demak. Keturunannya, Jaka Tingkir, kelak berhasil mendirikan Kesultanan Pajang. Namun, setelah fondasi kekuasaan berdiri kokoh, trah Pengging perlahan tersisih dari episentrum politik.

Pola sosiologis semacam itu terus berulang. Dalam lanskap politik modern Indonesia, keberadaan gerakan relawan—khususnya organ yang membesarkan Joko Widodo selama satu dekade dan turut menyukseskan pasangan Prabowo-Gibran—menunjukkan gejala serupa: berjuang pada masa krusial, kemudian terancam teralienasi ketika kekuasaan mulai dikonsolidasikan oleh elite partai.

Lanskap politik menunjukkan kecenderungan konsolidasi yang dominatif. Demi menjamin stabilitas regulasi dan pengesahan anggaran di parlemen, kekuasaan membutuhkan dukungan fraksi politik formal. Dalam kalkulasi realpolitik, satu suara partai politik di DPR dapat dianggap jauh lebih bernilai daripada simpati seribu organ relawan.

Retaknya Hubungan: Dilema Dualisme Kekuasaan Prabowo-Gibran

Ketiadaan batas tegas antara legitimasi partai politik dan legitimasi relawan berpotensi melahirkan keretakan hubungan di puncak eksekutif.

Prabowo sebagai representasi komando partai politik, sekaligus Ketua Umum Gerindra dan pemimpin koalisi besar, terikat pada kalkulasi rasional partai. Pemerintahan yang stabil menuntut pengakomodasian mesin partai yang memiliki kekuatan hukum serta hak legislasi di DPR.

Di sisi lain, Gibran sebagai representasi warisan relawan menempati posisi Wakil Presiden bukan karena kedudukan strukturalnya di partai, melainkan karena personifikasi konsolidasi relawan Jokowi dan basis pemilih akar rumput.

Gesekan kepentingan dapat menganga ketika posisi strategis birokrasi dan kebijakan publik semakin didominasi kader partai pendukung, sementara elemen relawan yang berada di belakang Gibran merasa akses mereka dikunci. Keretakan itu tidak selalu hadir dalam bentuk retorika, tetapi dapat muncul sebagai persaingan nyata dalam memperebutkan pengaruh terhadap kebijakan strategis negara.

Mengapa Relawan “Dibuang Pelan-pelan”?

Fenomena terpinggirkannya relawan setelah kemenangan politik dapat dibedah melalui sejumlah perspektif sosiologi.

Pertama, Hukum Besi Oligarki Robert Michels. Setiap gerakan massa yang berhasil mencapai tujuan utamanya cenderung diserap oleh kelompok elite kecil untuk mengamankan stabilitas organisasi. Relawan yang bersifat cair dan bottom-up dapat dipandang sebagai elemen yang sulit dikendalikan dalam koordinasi elite partai dan birokrasi.

Kedua, Teori Deprivasi Relatif Ted Robert Gurr. Muncul kesenjangan antara ekspektasi relawan atas kontribusi mereka di lapangan dan kenyataan mengenai distribusi akses terhadap kekuasaan. Kesenjangan tersebut dapat memicu perasaan bahwa keringat perjuangan mereka diabaikan setelah pemilu berakhir.

Ketiga, Teori Mobilisasi Sumber Daya Anthony Oberschall. Meski tidak berada dalam struktur formal kekuasaan, relawan politik masa kini memiliki aset yang tidak dimiliki instrumen politik masa lalu: jaringan pemilih akar rumput, kemampuan mengelola media digital, serta jaringan sosial yang relatif mandiri.

Keempat, ketiadaan institusionalisasi legal. Berbeda dengan partai politik yang memiliki payung hukum dan memperoleh dukungan negara, relawan pada dasarnya merupakan instrumen politik yang bersifat ad hoc. Setelah garis akhir elektoral terlewati, fungsi politik mereka berpotensi dianggap selesai.

Ancaman Sistemis: Ketika Relawan Dipinggirkan

Jika elite kekuasaan bertindak gegabah dengan sepenuhnya meminggirkan elemen relawan dari sistem politik, sejumlah risiko dapat muncul.

Pertama, keruntuhan penyangga politik dan defisit legitimasi moral. Relawan dapat menjadi semacam zona penyangga antara pemerintah dan masyarakat di tingkat akar rumput. Tanpa dukungan organik relawan, pemerintah akan lebih bergantung pada mesin partai yang cenderung berjarak dengan masyarakat. Ketika kebijakan publik mendapat resistensi, pemerintah berpotensi kehilangan narator organik yang mampu menjelaskan kebijakan kepada basis pendukungnya.

Kedua, boomerang informasi dan perlawanan digital. Jaringan relawan yang menguasai media sosial dan memiliki jaringan akar rumput dapat beralih fungsi. Energi yang sebelumnya digunakan untuk memenangkan pemilu dapat berubah menjadi kekuatan pengawasan kritis terhadap pemerintah.

Ketiga, radikalisasi gerakan akar rumput. Massa relawan yang terasing dan tidak memiliki ruang artikulasi formal berpotensi menjadi lahan subur bagi populisme maupun gerakan ekstra-parlementer yang membawa narasi kekecewaan terhadap sistem. Kondisi tersebut dapat melahirkan instabilitas politik baru yang lebih sulit dikendalikan.

Keempat, implikasi terhadap keamanan dalam negeri. Gesekan antarfaksi di tingkat elite yang merembes ke jaringan relawan di daerah dapat memicu ketegangan, membelah loyalitas jaringan lokal, serta mengganggu integrasi sosial setelah pemilu.

Dari Pengging ke Mentaok: Potensi Konsolidasi Gerakan Baru

Jika sejarah Ki Ageng Pengging memperlihatkan kepasrahan seorang figur sufi, sejarah Jawa juga menyimpan preseden lain melalui kisah Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati.

Ketika Ki Pemanahan dan Sutawijaya memperoleh wilayah Mentaok dari Kesultanan Pajang, keduanya membangun kekuatan ekonomi, militer, dan sosial secara mandiri. Dari basis tersebut, kekuatan Mataram berkembang hingga akhirnya menggeser dominasi Pajang.

Paralelnya, organ relawan yang kini merasa dipinggirkan berpotensi mengambil salah satu dari dua jalur.

Pertama, terfragmentasi dan redup. Organisasi bubar secara alami karena kehilangan figur sentral, jaringan, serta dukungan logistik.

Kedua, bermetamorfosis menjadi kekuatan penyeimbang. Kekecewaan dapat dikonsolidasikan menjadi organisasi yang lebih disiplin dan mandiri. Dalam perkembangan tertentu, gerakan semacam ini bahkan dapat bertransformasi menjadi embrio kekuatan politik alternatif yang tidak bergantung pada trah kekuasaan lama.

Pada akhirnya, kekuasaan politik bersifat pragmatis dan dingin. Bagi gerakan relawan, pelajaran dari babad Jawa hingga sosiologi politik modern barangkali sederhana: kehormatan politik tidak diberikan sebagai hadiah atas jasa masa lalu. Ia harus dipertahankan melalui kemandirian dan posisi tawar pada masa depan. ***

Ahirudin Yunus adalah Koordinator Relawan Gawagis Berfikir Kemajuan (GBK) Priangan Timur.