GOSIPGARUT.ID — Polemik administrasi pemain mewarnai pelaksanaan Piala Soeratin Jawa Barat. Sejumlah data pemain disebut belum terbaca dalam Sistem Informasi Administrasi dan Pendaftaran (SIAP), sistem nasional yang dikelola PSSI pusat. Ketua Askab PSSI Kabupaten Garut Amar Komarudin menilai persoalan itu tidak bisa serta-merta dibebankan kepada peserta.
Amar mengatakan SIAP digunakan secara nasional. Data pemain dari seluruh daerah masuk ke sistem yang sama. Dalam proses penginputan, sebagian data yang telah dimasukkan peserta belum muncul dalam sistem.
“Jadi akun ini dikelola PSSI pusat. Dari seluruh Indonesia masuk ke akun SIAP nasional. Ada beberapa pemain yang belum terinput, sehingga laporan dari Jakarta ke PSSI Jawa Barat yang muncul hanya data yang sudah terinput,” ujar Amar.
Masalah tersebut kemudian berimbas pada administrasi pertandingan. Pemain yang namanya belum muncul dalam sistem berpotensi dipersoalkan keabsahannya. Padahal, menurut Amar, sebagian peserta telah melakukan penginputan sesuai prosedur.
PSSI Jawa Barat, kata Amar, akhirnya membuka jalur verifikasi manual. Informasi itu disampaikan melalui Direktur Pertandingan PSSI Jawa Barat. Pemain yang memenuhi persyaratan tetap dapat dimainkan, sementara datanya dilengkapi kemudian.
“Kalau berdasarkan informasi dari PSSI Jawa Barat melalui perangkat pertandingan bisa dilakukan secara manual, maka data diinput belakangan. Yang penting pemainnya sudah memenuhi persyaratan,” kata dia.
Persoalannya, mekanisme tersebut baru disosialisasikan beberapa hari sebelum pertandingan. Keterlambatan informasi membuat peserta berada dalam posisi tidak pasti ketika menyiapkan pemain.
Server Jadi Pangkal Persoalan
Amar menyebut kendala SIAP bukan semata-mata akibat kelalaian peserta. Kapasitas server menjadi salah satu persoalan karena sistem harus menerima data peserta dari seluruh Indonesia.
“Sudah ada informasi di grup bahwa keterlambatan pengisian akun SIAP bukan kesalahan para peserta, tetapi server yang tidak kuat menampung karena yang masuk bukan hanya Jawa Barat, tetapi seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menurut Amar, terdapat peserta yang sudah menginput data secara digital tetapi nama pemain belum muncul dalam sistem. Kondisi itu membuat data yang tersimpan di lapangan tidak selalu identik dengan data yang terbaca oleh perangkat pertandingan.
Mekanisme manual kemudian menjadi jalan keluar agar persoalan teknis tidak menghentikan pertandingan.
Namun, mekanisme tersebut juga memunculkan pertanyaan tentang standar administrasi. Jika data yang belum muncul di SIAP tetap dapat diverifikasi secara manual, maka persoalan utama berada pada bagaimana PSSI memastikan seluruh peserta mendapat perlakuan yang sama.
Amar meminta keabsahan pertandingan tidak ditentukan semata oleh status data di layar sistem. Menurut dia, pemeriksaan harus mengacu pada persyaratan pemain dan keputusan resmi perangkat pertandingan.
Pendaftaran Pemain atau Pembayaran?
Amar juga membantah anggapan bahwa persoalan utama berkaitan dengan keterlambatan pendaftaran pemain. Ia membedakan pendaftaran pemain dengan administrasi pembayaran.
Menurut dia, peserta Jawa Barat telah ditentukan berdasarkan hasil kompetisi di tingkat kabupaten dan kota. Untuk kelompok usia 15 tahun, yang lolos adalah juara pertama. Sementara pada kelompok usia 13 tahun, terdapat tiga tim yang melaju, yakni juara pertama, kedua, dan ketiga.
“Yang sebenarnya bukan daftar pemainnya, tapi daftar uangnya. Pemainnya sudah masuk, sementara yang terlambat itu pembayarannya,” ujar Amar.
Ia menyebut administrasi pembayaran sejumlah peserta masih diselesaikan setelah batas waktu. Peserta dari Garut, misalnya, baru merampungkan pembayaran sekitar dua hari sebelum penjelasan tersebut disampaikan.
“Untuk administrasi pembayaran, Garut kemarin baru dibereskan sekitar dua hari ke belakang,” katanya.
Besaran administrasi yang disebut Amar sekitar Rp3,5 juta untuk kelompok usia 13 tahun dan Rp4 juta untuk kelompok usia 15 tahun.
Polemik Berujung pada Status Pertandingan
Sengketa sistem menjadi lebih serius ketika keterlambatan data dikaitkan dengan kemungkinan tim dinyatakan kalah walkover atau WO.
Amar menilai status pertandingan harus mengacu pada regulasi serta keputusan PSSI Jawa Barat dan perangkat pertandingan. Jika pemain terbukti memenuhi persyaratan dan perangkat pertandingan telah menyetujui verifikasi manual, keterlambatan pembacaan data SIAP, menurut dia, tidak semestinya menjadi dasar otomatis untuk menggugurkan tim.
Persoalan ini pada akhirnya bukan sekadar soal data yang belum muncul di layar. Ada pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab ketika sistem administrasi nasional gagal membaca data peserta, sementara pertandingan harus tetap berjalan.
“Ini kan pengisian akun SIAP pertama kali dilakukan seperti ini. Karena ada kendala di sistem, maka solusinya dilakukan secara manual. Ke depan diharapkan sistemnya sudah lebih siap,” ujar Amar.
Perbaikan sistem, menurut dia, diperlukan agar masalah serupa tidak kembali mengganggu kompetisi. Transparansi aturan dan keseragaman perlakuan juga menjadi penting agar persoalan teknis administrasi tidak berkembang menjadi sengketa hasil pertandingan. (Yuyus)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
