Bupati Garut Akan Lakukan Langkah Antisipasi Terhadap Bentuk Intoleransi dan Radikalisme

Bupati Garut Akan Lakukan Langkah Antisipasi Terhadap Bentuk Intoleransi dan Radikalisme

PERNYATAAN Bupati Garut, Rudy Gunawan melalui video yang beredar di media sosial yang salah satunya berjudul, "Bupati Garut: Saya Akan...
Read More
Tahun Depan Dihapus, 400 Ribu Tenaga Honorer Akan Didorong Mengikuti Skema PPPK

Tahun Depan Dihapus, 400 Ribu Tenaga Honorer Akan Didorong Mengikuti Skema PPPK

PERNYATAAN Bupati Garut, Rudy Gunawan melalui video yang beredar di media sosial yang salah satunya berjudul, "Bupati Garut: Saya Akan...
Read More
Tenaga Honorer Akan Diganti Pekerja Outsourcing, Inilah Besaran Gajinya

Tenaga Honorer Akan Diganti Pekerja Outsourcing, Inilah Besaran Gajinya

PERNYATAAN Bupati Garut, Rudy Gunawan melalui video yang beredar di media sosial yang salah satunya berjudul, "Bupati Garut: Saya Akan...
Read More
Salah Satu Mobil Arteria Dahlan Tercatat Nunggak Pembayaran Pajak Selama 16 Bulan

Salah Satu Mobil Arteria Dahlan Tercatat Nunggak Pembayaran Pajak Selama 16 Bulan

PERNYATAAN Bupati Garut, Rudy Gunawan melalui video yang beredar di media sosial yang salah satunya berjudul, "Bupati Garut: Saya Akan...
Read More
ICMI Muda Garut Tengah Berproses dalam Pengadministrasian Organisasi di Kesbangpol

ICMI Muda Garut Tengah Berproses dalam Pengadministrasian Organisasi di Kesbangpol

PERNYATAAN Bupati Garut, Rudy Gunawan melalui video yang beredar di media sosial yang salah satunya berjudul, "Bupati Garut: Saya Akan...
Read More
Bupati Rudy Gunawan Instruksikan Pegawai Pemkab Garut Segera Laksanakan Vaksinasi Booster

Bupati Rudy Gunawan Instruksikan Pegawai Pemkab Garut Segera Laksanakan Vaksinasi Booster

PERNYATAAN Bupati Garut, Rudy Gunawan melalui video yang beredar di media sosial yang salah satunya berjudul, "Bupati Garut: Saya Akan...
Read More
Empat Hal yang Mesti Disiapkan Desa Wisata Agar Bisa Menarik Wisatawan

Empat Hal yang Mesti Disiapkan Desa Wisata Agar Bisa Menarik Wisatawan

PERNYATAAN Bupati Garut, Rudy Gunawan melalui video yang beredar di media sosial yang salah satunya berjudul, "Bupati Garut: Saya Akan...
Read More
Sudah 80 Persen Pusat Perbelanjaan di Garut Jual Minyak Goreng Rp14 Ribu/Liter

Sudah 80 Persen Pusat Perbelanjaan di Garut Jual Minyak Goreng Rp14 Ribu/Liter

PERNYATAAN Bupati Garut, Rudy Gunawan melalui video yang beredar di media sosial yang salah satunya berjudul, "Bupati Garut: Saya Akan...
Read More
Potret Wajah Baru Alun-alun Garut Raih Penghargaan dari Gallery Photografi Indonesia

Potret Wajah Baru Alun-alun Garut Raih Penghargaan dari Gallery Photografi Indonesia

PERNYATAAN Bupati Garut, Rudy Gunawan melalui video yang beredar di media sosial yang salah satunya berjudul, "Bupati Garut: Saya Akan...
Read More
Alun-alun Garut Segera Difungsikan dengan Wajah Baru Senilai Rp12,7 Miliar Lebih

Alun-alun Garut Segera Difungsikan dengan Wajah Baru Senilai Rp12,7 Miliar Lebih

PERNYATAAN Bupati Garut, Rudy Gunawan melalui video yang beredar di media sosial yang salah satunya berjudul, "Bupati Garut: Saya Akan...
Read More

Tanggapan SIAGA 8 Terhadap Rencana Bupati Garut Ambil Langkah Hukum Terkait Klinik Medina

  • Bagikan
Logo "SIAGA 8".

PERNYATAAN Bupati Garut, Rudy Gunawan melalui video yang beredar di media sosial yang salah satunya berjudul, “Bupati Garut: Saya Akan Ambil Langkah Hukum”, khususnya terkait pemberitaan tentang Klinik Medina (saat ini berstatus rumah sakit).

Terhadap hal tersebut, SIAGA 8 perlu menjelaskan, bahwa selain ada unsur masyarakat lain, SIAGA 8 juga pernah menyampaikan hal tersebut kepada DPRD Garut melalui penyampaian aspirasi dan pengaduan di Komisi III, tanggal 20 Desember 2021, dengan maksud perlu dilakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) melalui BPK RI untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang independen dan objektif dengan tingkat kepercayaan yang memadai terhadap pengelolaan keuangan negara dan pertanggung jawaban keuangan negara.

Dalam pertemuan dengan Komisi III, SIAGA 8 telah menyampaikan pandangan umum tentang perlunya dilakukan PDTT terhadap dugaan kebocoran APBD Garut TA 2014-2021 oleh karena pendalaman lebih lanjut dapat dilakukan DPRD melalui fungsi pengawasan dan PDTT BPK RI. Salah satunya mengenai “Klinik Medina dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Garut”.

Namun, karena hal tersebut telah mendapat tanggapan Bupati Garut, maka perlu kiranya kami menyampaikan pendapat dengan batasan-batasan tertentu terkait dengan hal tersebut, sebagai berikut:

Pertama, SIAGA 8 merespon hal ini berdasarkan pernyataan Bupati Garut sendiri di media JPPN, Selasa 20 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa rumah sakit milik swasta di daerah belum siap menangani pasien Covid-19 dan menyatakan mengandalkan RSUD dr. Slamet dan Klinik Medina, dan selanjutnya kami mendapatkan dokumen Kesepakatan Bersama antara Pemda Garut dan Klinik Medina, yang ditandatangani oleh Rudy Gunawan selaku Bupati Garut dan Kokon Darmawan selaku Direktur Klinik Medina pada tanggal 27 Maret 2020.

Kedua, Dokumen Kesepakatan tersebut adalah dokumen bersifat terbuka, bukan dalam kualifikasi informasi yang dikecualikan atau rahasia. Oleh sebab itu dokumen kesepakatan tersebut dapatlah diuji publik dan dijelaskan autentik tidaknya dokumen tersebut sehingga dapat diajukan tanggapan, atau setidaknya diajukan beberapa pertanyaan yang bersifat teknis prosedural, di antaranya:

Baca Juga:   Kreatifitas dan Imajinasi dalam Revolusi Industri 4.0 di Mukab Kadin Garut

Apakah benar RS swasta belum siap, sehingga mengharuskan Bupati Garut membuat kesepakatan dengan sebuah klinik? Bukankah dalam kapasitas sebagai Bupati Garut dan juga Ketua Tim Gugus Tugas Kabupaten Garut dapat mendelegasikan dan/atau kesepakatan tersebut bukanlah kewenangan Bupati, melainkan kewenangan dinas/badan teknis di bawahnya, misalnya Dinas Kesehatan atau RSUD dr. Slamet?

Apakah karena pertimbangan dan faktor tertentu terkait dengan alokasi dan penganggaran bersumber dari APBD sehingga harus Bupati (yang juga selaku ketua Tim Gugus Tugas) yang menandatangani? Jika hal ini terkait dengan alokasi dan penganggaran, maka bukankah hal tersebut bisa dialokasikan pada anggaran Dinas Kesehatan atau RSUD sebagai bagian dari pengalokasian anggaran terfokus pada penanganan bencana kesehatan Covid 19 atau refokusing anggaran?

Sehingga tata kelolanya atau kerjasamanya dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan/atau RSUD dr. Slamet sebagai RS rujukan dengan pihak ketiga.

Ataukah hal ini sudah diketahui pihak Dinkes atau RSUD bahwa akan menimbulkan persoalan di kemudian hari karena mengandung pendapat mengenai dugaan adanya interest tertentu, sehingga para pihak tersebut tidak mau mengambil resiko, atau sebagai bagian dari pertimbangan manajemen resiko oleh sebab hubungan tertentu antara Bupati dan Klinik Medina?

Dan, mengapa hal ini tidak disarankan atau disampaikan kepada Bupati Garut, atau apakah para pihak tersebut menjadi bagian dari proses kesepakatan?

Bukankah penetapan RSUD dr. Slamet sebagai RS rujukan Covid-19 sendiri dengan penandatanganan kesepakatan sangat berdekatan waktu (pada bulan yang sama), di mana RSUD dr. Slamet ditetapkan sebagai RS rujukan pada tanggal tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan Kep Menkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020, dan Kesepakatan Bersama Pemda Garut dan Klinik Medina Penggunaan Ruang Rawat Inap untuk Penanganan Pasien Covid-19 (ODP dan PDP) pada tanggal 27 Maret 2020, dimana sebagai RS rujukan tentu saja RS itu sedang dalam proses persiapan sarana-prasana penunjang penanganan Covid-19.

Baca Juga:   Jenderal Dudung Kunjungi Rumah dan Makam Korban Tabrakan di Nagreg

Sementara pada rentang waktu itu ODP, PDP, dan pasien bergejala Covid-19 masih dalam batas-batas bisa ditangani RSUD dan faskes milik pemerintah/daerah lainnya yang tersedia (sebagaimana data pasien pada saat itu, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi dan keputusan penutupan beberapa puskesmas).

Apakah kerjasama tersebut diketahui atau menjadi rekomendasi Tim Gugus Tugas Kabupaten Garut, sebagai pihak yang diberikan tugas dan wewenang penanggulangan dan penanganan kebencanaan kesehatan Covid-19?

Pertanyaan yang sifatnya teknis prosedural ini dapatlah dijelaskan dalam ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD dan PDTT BPK RI sehingga terang benderang tanpa prasangka atau dugaan tanpa fakta, akibat tanpa penjelasan atau ketertutupan terhadap dokumen publik ini.

Ketiga, menjawab atas pertanyaan prosedur pengambilan kebijakan keputusan kerjasama tersebut, yang berkaitan dengan apakah dapat digunakan atau kerjasama tersebut masuk dalam kualifikasi sebagaimana perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan Tugas dan Wewenang DPRD berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Garut Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 24 huruf I.

Dalam tata tertib tersebut menyatakan, “Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah kabupaten dan/atau pendanaan kerja sama daerah dengan daerah lain yang belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, yang persetujuannya ditetapkan dalam rapat paripurna”.

Yang kedua, ketentuan ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang tentu saja dapat diuji keputusan tersebut dalam ruang lingkup kepatuhan terhadap perundang-undangan, ataukah DPRD memang menyetujui dan/atau ikut serta dalam proses kesepakatan tersebut?

Baca Juga:   Sekda Jabar Jadi Tersangka, Ridwan Kamil Berencana Temui Langsung

Termasuk menguji apakah kerjasama ini masuk dalam kualifikasi ketentuan pengadaan barang dan jasa dan/atau prosedur tertentu lainnya di mana ada tahapan salah satunya dibuka penawaran terhadap semua fasilitas kesehatan (faskes) swasta di Kabupaten Garut dan persetujuan DPRD sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Ketiga hal yang dikemukakan tersebut, kami berharap dapat dijawab melalui PDTT BPK RI, atau setidaknya menggunanakan mekanisme lain dalam ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD sebagaimana yang sudah kami tempuh, pada tanggal 20 Desember 2021.

Namun, karena Bupati dan Klinik Medina akan menempuh upaya hukum, maka keputusan tersebut patutlah kami hormati, karena pada prinsipnya memberikan keterangan melalui mekanisme DPRD dan/atau PDTT BPK RI atau Aparat Penegak Hukum (APH), juga sama kualifikasinya juga memberikan pendapat.

Atau setidaknya, karena telah dinyatakan secara terbuka, dan dibuka ruang pada upaya hukum, maka kami dapat mengambil inisiatif memberikan keterangan terlebih dahulu sebagai bentuk warga negara beritikat baik bagi terangnya suatu persoalan yang menyangkut kebijakan publik, sambil menunggu proses di DPRD dan/atau kemungkinan dapat dilakukan PDTT oleh BPK RI.

Meskipun hal tersebut tidak ditujukan kepada kami, melainkan pihak lainnya, namun untuk kepentingan meluruskan prosedur dan mekanisme menguji keputusan administrasi publik dan/atau tata kelola keuangan dan penyelenggaraan negara.

Akhir kata, Selamat Tahun Baru, semoga Bupati Garut diberikan kesehatan dan kekuataan di tahun 2022.

Garut, 30 Desember 2021

HASANUDDIN, SH
Jubir SIAGA 8

  • Bagikan

Comment