GOSIPGARUT.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menyiapkan langkah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu kebijakan yang akan ditempuh adalah menghentikan sementara pembentukan dapur baru, menata ulang penerima manfaat, hingga mengevaluasi dapur yang telah beroperasi agar tetap memenuhi standar kualitas makanan.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan kebijakan tersebut merupakan hasil konsolidasi internal lembaganya untuk menjaga keberlanjutan program di tengah upaya penghematan anggaran pemerintah.
Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kamis (4/6/2026), Nanik menegaskan bahwa efisiensi dilakukan tanpa mengurangi tujuan utama program, yakni menyediakan makanan bergizi bagi kelompok sasaran yang membutuhkan.
“Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran. Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran,” kata Nanik.
Menurut dia, langkah pertama yang akan dilakukan adalah refocusing penerima manfaat. Penataan ulang ini dimaksudkan agar distribusi program lebih tepat sasaran dan penggunaan anggaran menjadi lebih efektif.
Selain itu, BGN memutuskan untuk memberlakukan moratorium dapur baru. Artinya, pembentukan titik-titik dapur tambahan akan dihentikan sementara sampai proses evaluasi dan pembenahan fasilitas yang sudah ada selesai dilakukan.
Kebijakan tersebut diambil karena BGN ingin memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi mampu menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan sesuai standar gizi yang ditetapkan pemerintah.
“Kami fokus membenahi dapur-dapur yang sudah berdiri dan beroperasi agar sesuai standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan sarana dan pelatihan sumber daya manusia,” ujar Nanik.
Evaluasi tidak hanya menyasar fasilitas fisik, tetapi juga tata kelola dan kompetensi petugas dapur. BGN bahkan menyiapkan langkah tegas terhadap dapur yang dinilai tidak memenuhi ketentuan.
“Apabila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend,” kata Nanik.
Di tengah upaya penghematan tersebut, BGN memastikan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tetap menjadi perhatian. Program MBG akan terus dijalankan di daerah-daerah tersebut melalui sejumlah alternatif skema pelaksanaan yang sedang disiapkan.
Nanik menjelaskan, pendekatan khusus diperlukan karena tantangan distribusi pangan dan keterbatasan infrastruktur di wilayah 3T berbeda dibandingkan daerah perkotaan maupun kawasan yang aksesnya lebih mudah.
Karena itu, BGN berupaya mencari pola pelaksanaan yang lebih efisien tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berlebihan.
Kebijakan efisiensi ini sekaligus menunjukkan perubahan fokus BGN dari ekspansi layanan menuju penguatan kualitas pelaksanaan program. Alih-alih menambah jumlah dapur baru secara cepat, lembaga tersebut memilih memastikan fasilitas yang sudah ada dapat beroperasi optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Jadi, kami fokus kepada efisiensi anggaran,” tegas Nanik. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
