GOSIPGARUT.ID — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, mengungkap kisah di balik perintisan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjadi salah satu program prioritas nasional. Ia menyebut, program tersebut berawal dari kondisi yang sangat sederhana dengan keterbatasan sumber daya.
Pada Oktober 2024, kata Sony, BGN baru diisi oleh dua orang, yakni Kepala BGN Dadan dan Wakil Kepala BGN Loedwig Pusung. Meski demikian, semangat untuk merancang program tetap berjalan dengan melibatkan sekitar 15 relawan.
“Setiap hari kami berdiskusi membahas bentuk kegiatan MBG serta siapa saja yang bisa dilibatkan untuk mendukung program yang saat itu masih disebut makan siang gratis,” ujar Sony dalam keterangan tertulis yang diterima GOSIPGARUT.ID, Senin (4/5/2026).
Para relawan tersebut, lanjut dia, kini sebagian telah menempati posisi strategis sebagai pejabat eselon I dan II di BGN. Fokus utama mereka kala itu adalah mencari dukungan seluas-luasnya agar program dapat direalisasikan.
Untuk itu, setiap relawan diberi tugas menjangkau jaringan masing-masing di berbagai daerah. Mereka menghubungi pengusaha, kolega, hingga keluarga yang dinilai memiliki kapasitas membantu, baik dalam pembangunan dapur, pengadaan peralatan, maupun penyediaan dana talangan yang nilainya mencapai sekitar Rp900 juta per bulan.
Pendekatan yang dilakukan bersifat personal, mulai dari komunikasi melalui telepon hingga pertemuan langsung. Pihak-pihak yang bersedia mendukung kemudian disebut sebagai mitra, bukan vendor.
“Banyak yang menanyakan soal SPK (Surat Perintah Kerja), tapi saat itu kami belum bisa memastikan bentuk kerja sama. Yang kami cari adalah orang-orang yang yakin program ini akan berjalan dan bersedia mendukung sejak awal,” kata Sony.
Selain membangun kemitraan, Sony juga menaruh perhatian besar pada sistem pendataan. Ia menilai, keberhasilan program harus ditopang oleh data yang akurat dan terukur, mulai dari jumlah dapur, penerima manfaat, hingga distribusi porsi makanan.
Pendataan awal dilakukan dengan melibatkan Babinsa yang menghimpun data secara berjenjang hingga tingkat Kodam. Data tersebut kemudian dipadukan dengan sumber lain seperti Dapodik, data Kementerian Agama, serta BKKBN.
Berbekal pengalaman di Kepolisian dalam pengembangan berbagai sistem pelaporan, Sony kemudian merancang sistem digital untuk mendukung operasional MBG. Sistem awal tersebut dinamakan PPMBG, yang dirancang untuk menampung data dari 100 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Pengembangan berlanjut saat uji coba dilakukan di Warung Kiara dan dapur Bojong Koneng. Pada tahap ini, mulai diterapkan sistem manajemen armada (fleet management) dan pelaporan operasional berbasis digital.
“Sejak awal saya berpikir bahwa setiap pekerjaan harus didukung oleh sistem dan menghasilkan data. Dengan sistem yang baik, pengelolaan program dalam skala besar akan jauh lebih mudah,” ujar Sony.
Ia menambahkan, dapur Bojong Koneng yang menjadi salah satu lokasi percontohan merupakan properti milik Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Sony menegaskan, perjalanan awal program MBG yang penuh keterbatasan justru menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem dan jaringan yang kini terus berkembang untuk mendukung keberlanjutan program tersebut. ***



.png)















