DAFTAR pengurus cabang olahraga prestasi di Kabupaten Garut kini disesaki wajah-wajah tak asing. Dari jajaran eksekutif hingga legislatif, para pejabat daerah memborong posisi puncak federasi olahraga.
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Garut mengklaim dominasi birokrat ini sebagai bentuk sinergi untuk mendongkrak prestasi. Namun, fenomena penguasaan cabor oleh elit politik lokal tersebut menegaskan tebalnya intervensi pemerintah dalam tata kelola olahraga daerah.
Berdasarkan data publikasi resmi KONI Kabupaten Garut, pucuk pimpinan daerah memegang kendali atas cabor strategis. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Garut.
Tak mau kalah, pimpinan DPRD Garut turut menduduki posisi kunci: Ketua DPRD Aris Munandar memimpin cabor balap sepeda, sementara dua Wakil Ketua DPRD, Subhan Fahmi dan Ayi Suryana, masing-masing menukangi cabor atletik dan triatlon.
Penetrasi wakil rakyat di arena olahraga terus memanjang hingga ke tingkat anggota dewan. Lulu Gandi dipercaya menahkodai cabor dayung, sedangkan Aji Kurnia menduduki kursi Ketua Hockey Garut. Dominasi legislatif ini berjalan beriringan dengan masuknya jajaran kepala dinas dan pejabat birokrasi ke dalam kepengurusan cabor prestasi.
Dari jajaran dinas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Agus Ismail tercatat sebagai Ketua Akuatik Garut. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Asep Mulyana menjabat Ketua Bapopsi, dan Kepala Dinas Pertasip Totong memimpin cabor terbang layang. Posisi pengurus cabor karate diisi oleh Kabag Perekonomian Ricky Rizky Darajat.
Bahkan, jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut masuk dalam barisan, ditunjukkan dengan penunjukan Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Intan Hendro Sugiarto sebagai Ketua POSSI (selam).
KONI Kabupaten Garut membingkai keterlibatan masif para pejabat ini dalam narasi “Sinergi Pemimpin untuk Prestasi Olahraga Garut”. Kehadiran jajaran elit birokrasi dan legislatif diharapkan mampu menyokong pembinaan atlet, memperkuat struktur organisasi, serta membawa Garut bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.
”Dengan adanya sinergi antara pemerintah, legislatif, dan insan olahraga, pembinaan atlet diharapkan tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan di Kabupaten Garut,” tulis manajemen KONI Garut dalam keterangan resminya.
Masuknya pejabat publik ke organisasi olahraga memang kerap dipandang sebagai jalan pintas untuk mengamankan anggaran daerah dan sponsor. Kehadiran figur politikus diharapkan bisa mencairkan dana hibah serta penyediaan fasilitas fisik bagi atlet secara lebih cepat.
Meski demikian, penumpukan kekuasaan birokrat di induk cabor memicu tantangan serius terkait profesionalisme dan independensi pengolahan olahraga. Potensi benturan kepentingan, bayang-bayang politisasi atlet jelang agenda politik daerah, hingga risiko pengabaian tugas-tugas pelayanan publik sebagai pejabat daerah menjadi ujian nyata yang harus dibuktikan oleh para pemangku kebijakan di Garut tersebut. (Yuyus/FJ)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
