GOSIPGARUT.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta maaf kepada masyarakat karena pemerintahannya belum mampu menghadirkan kemerdekaan secara merata. Di hadapan ribuan warga dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gedung Sate, Senin, 17 Agustus 2026, Dedi menyinggung masih adanya lebih dari 80 ribu warga Jawa Barat yang belum menikmati aliran listrik.
Pernyataan itu disampaikan Dedi dalam amanatnya sebagai inspektur upacara. Ia menilai kondisi tersebut menjadi ironi bagi Jawa Barat yang selama ini menjadi salah satu pusat energi listrik nasional. Jawa Barat memiliki sejumlah pembangkit besar, antara lain PLTA Waduk Cirata, PLTA Waduk Jatiluhur, serta pembangkit listrik tenaga panas bumi.
Dedi mengatakan kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui upacara dan simbol negara. Menurut dia, kemerdekaan harus dirasakan warga melalui terpenuhinya kebutuhan dasar.
Ia menyoroti persoalan layanan kesehatan. Dedi menegaskan warga tidak seharusnya menghadapi utang setelah menjalani perawatan di rumah sakit hanya karena tidak mampu membayar biaya pelayanan.
“Tidak boleh ada rakyat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya berutang karena tidak mampu membayar. Tidak boleh ada rakyat yang operasi caesar, KTP-nya ditahan rumah sakit karena tidak mampu bayar,” kata Dedi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, akan memfokuskan APBD untuk memenuhi layanan dasar masyarakat. Prioritas itu mencakup penyediaan akses listrik, pendidikan minimal 12 tahun, pelayanan kesehatan, hingga pembukaan lapangan pekerjaan.
Dedi juga menyinggung penghematan belanja pemerintah. Ia mengaku memilih menunda pembelian baju dinas baru dan sejumlah fasilitas rumah dinas. Menurut dia, penghematan tersebut harus menjadi teladan bagi penyelenggara pemerintahan.
“Jangan berpikir kenaikan tunjangan atau menuntut fasilitas, padahal sudah besar. Kita harus malu. Harusnya kita membangun rasa adil pada seluruh rakyat,” ujar dia.
Dedi mengajak unsur TNI, Polri, pengadilan, dan instansi pemerintahan daerah bekerja bersama. Tujuannya, kata dia, bukan sekadar mengejar pembangunan fisik, tetapi memastikan masyarakat memperoleh kehidupan yang adil dan layak.
Pada momentum kemerdekaan tahun ini, Dedi juga menyatakan tekad membentengi generasi muda Jawa Barat dari ancaman obat-obatan terlarang. Isu tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia.
Gedung Sate Dibuka untuk Warga
Peringatan HUT ke-81 RI di Jawa Barat tahun ini juga berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, upacara digelar secara terbuka di halaman Gedung Sate dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
Warga diperbolehkan masuk dan mendekati area utama untuk menyaksikan rangkaian upacara serta defile pasukan TNI, Polri, hingga petugas kebersihan. Kebijakan itu mendapat sambutan antusias dari warga.
Maryam, warga Soreang, mengaku terkejut ketika mengetahui masyarakat diperbolehkan masuk ke kawasan Gedung Sate. Selama ini, kata dia, akses ke area tersebut relatif terbatas ketika upacara berlangsung.
“Biasanya penjagaan sangat ketat. Saya kaget saat Pak Dedi mempersilakan warga maju mendekat. Sebagai rakyat biasa, saya bangga sekali akhirnya bisa menginjakkan kaki di dalam Gedung Sate,” ujar Maryam.
Tini, warga Pasirkoja, juga merasakan hal serupa. Pada tahun-tahun sebelumnya, ia hanya dapat menyaksikan upacara dari luar pagar.
“Bangga sekali tahun ini bisa masuk. Anak saya juga senang bisa melihat langsung barisan tentara, polisi, sampai penyapu jalan ikut defile, apalagi bisa melihat Pak Gubernur dari dekat,” kata Tini.
Bagi Dedi, keterbukaan Gedung Sate menjadi bagian dari pesan kemerdekaan yang ingin ditunjukkan pemerintah. Gedung pemerintahan, menurut dia, bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan ruang yang semestinya dekat dengan rakyat.
Namun, tantangan kemerdekaan yang lebih besar berada di luar halaman Gedung Sate: memastikan warga yang belum memperoleh listrik, layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan tidak terus tertinggal di tengah pembangunan Jawa Barat. (Yan AS)



.png)





























