GOSIPGARUT.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti maraknya ancaman sosial yang kian meresahkan warga hingga ke pelosok desa, mulai dari peredaran obat keras jenis Tramadol, maraknya judi online, hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Dedi meminta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak sekadar menjadi organisasi kemasyarakatan, tetapi tampil sebagai benteng pertahanan sosial sekaligus mitra strategis Pemerintah Provinsi Jabar.
Hal tersebut ditegaskan Dedi saat menghadiri Pelantikan Pengurus DPP LPM RI periode 2025–2030 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026). Dalam agenda itu, Ahmad Doli Kurnia Tandjung resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP LPM RI.
“Saya berharap LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan,” ujar Dedi.
Soroti Tramadol di Warung Desa dan Judi Online Rp 2,5 Triliun
Dedi mengungkapkan, ancaman sosial saat ini sudah menyusup hingga ke lingkungan terdekat warga. Ia mencontohkan peredaran bebas obat keras seperti Tramadol yang kini dengan mudah ditemukan di warung-warung desa.
Tak hanya itu, Dedi membeberkan besarnya perputaran uang judi online di Jawa Barat yang nilainya sangat fantastis, yakni mencapai Rp 2,5 triliun.
Menurut Dedi, besarnya nilai transaksi tersebut mengindikasikan bahwa masalah sosial ini telah menggerogoti perekonomian dan ruang hidup masyarakat bawah.
“Persoalan ini tidak bisa diselesaikan sendirian. Harus ada gerakan terstruktur mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga keterlibatan aktif masyarakat di tingkat desa dan kelurahan,” tegasnya.
Penguatan Ekonomi Desa untuk Cegah TPPO
Selain ancaman obat keras dan judi online, Dedi menggarisbawahi rapuhnya perekonomian warga yang kerap dimanfaatkan oleh sindikat TPPO. Keterbatasan lapangan kerja lokal membuat warga desa tergiur iming-iming gaji besar di luar daerah.
Ia menyinggung kasus terkini yang menimpa 12 warga Jawa Barat yang menjadi korban penyiksaan dan pelecehan di sebuah tempat hiburan di Maumere.
“Saya mohon maaf… Saya sedang berusaha untuk memulangkan (para korban) dan pemilik tempat hiburan dalam proses pidana. Kita terus dampingi,” kata Dedi.
Dedi menekankan, penguatan ekonomi desa serta transparansi penyaluran dana pembangunan merupakan kunci utama agar warga memiliki pekerjaan yang layak di daerahnya sendiri, sehingga tidak mudah terjebak rayuan manis agen TPPO.
Kesiapan LPM dan Pendekatan Bottom-Up
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan kesiapan organisasinya untuk berdiri di garis depan bersama pemerintah.
Doli menekankan pentingnya pendekatan bottom-up—pembangunan yang berangkat langsung dari kebutuhan dan partisipasi warga di tingkat bawah.
“LPM tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memberi perhatian serius pada pencegahan ancaman sosial seperti TPPO, penyalahgunaan narkoba, hingga kekerasan terhadap anak,” ujar Doli.
Sinergi antara Pemprov Jabar dan LPM diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar—seperti perbaikan rumah tidak layak huni, pengaspalan jalan, dan jaringan listrik—sekaligus memperkuat ketahanan sosial warga dari ancaman judi online, obat keras, dan TPPO. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
