GOSIPGARUT.ID — Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman meminta para Sekda kabupaten dan kota mengubah cara kerja birokrasi. Mereka tidak boleh hanya sibuk mengurus administrasi pemerintahan, tetapi harus menjadi penggerak pembangunan dan memastikan kebijakan kepala daerah menghasilkan manfaat nyata bagi warga.
Pesan itu disampaikan Herman saat membuka Rapat Kerja Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Jawa Barat di Forest Hill Hotel Ciwidey, Kabupaten Bandung, Rabu, 12 Agustus 2026.
“Jangan hanya menjadi administrator. Kita harus menjadi bagian yang menggerakkan, mengoordinasikan, memonitor, dan memastikan hasil pembangunan dirasakan masyarakat,” ujar Herman.
Menurut Herman, Sekda menempati posisi strategis dalam pemerintahan daerah. Mereka bertugas menerjemahkan visi kepala daerah menjadi program yang konkret dan terukur. Karena itu, Sekda tidak cukup hanya memastikan administrasi dan birokrasi berjalan sesuai prosedur.
Herman meminta para Sekda ikut mengawal pertumbuhan ekonomi daerah. Caranya antara lain dengan mengoptimalkan pendapatan, memangkas pemborosan anggaran, serta lebih agresif menarik investasi yang berorientasi ekspor dan sektor produktif.
Pertumbuhan ekonomi, kata dia, akan memperbesar ruang fiskal pemerintah daerah. Dengan ruang fiskal yang lebih luas, pemerintah memiliki kemampuan lebih besar membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
“Kalau ekonomi kita tumbuh, dampaknya bukan hanya pada angka statistik. Ada ruang fiskal yang bertambah dan itu bisa kita gunakan untuk membiayai pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Herman.
Ia mengingatkan birokrasi harus tetap profesional di tengah dinamika politik pemerintahan. Perubahan arah kebijakan sebagai konsekuensi demokrasi tidak boleh membuat mesin birokrasi kehilangan fokus pada kinerja.
Sekda, menurut Herman, harus menjadi penjaga kesinambungan pemerintahan. Mereka perlu memastikan kebijakan politik kepala daerah dapat diterjemahkan menjadi program yang dapat dilaksanakan dan diukur hasilnya.
Di sisi lain, Herman menyoroti pentingnya kerja bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Pembangunan tidak mengenal batas administratif. Persoalan ekonomi, sosial, infrastruktur, hingga pelayanan publik saling terhubung antarwilayah.
Karena itu, ia mendorong Forsesdasi menjadi ruang berbagi pengalaman, bukan sekadar forum rutin birokrasi. Praktik baik dari satu daerah dapat menjadi solusi bagi daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.
Herman berharap para Sekda menggunakan forum tersebut untuk merumuskan langkah konkret menghadapi tantangan pembangunan. Koordinasi antardaerah harus diperkuat agar kebijakan pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pada akhirnya, Herman menempatkan masyarakat sebagai ukuran utama kinerja birokrasi. Keberhasilan pemerintah, kata dia, bukan hanya terlihat dari laporan administrasi atau angka serapan anggaran.
“Ukuran keberhasilan kita sederhana, masyarakat harus merasakan bahwa pemerintah hadir dan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
