GOSIPGARUT.ID — Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Zulkifli Hasan memastikan pemerintah akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan para mitra pelaksana Program MBG. Pemerintah juga berkomitmen menjaga agar para mitra yang telah berinvestasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan program tersebut tidak mengalami kerugian.
Komitmen itu disampaikan Zulkifli Hasan saat menerima audiensi Presidium Mitra MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, para mitra menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.
“Saya tahu keresahan para mitra. Mitra sudah banyak yang berkorban. Semua laporan pasti akan dicek dan ditinjau. Mitra diminta menunggu karena kami juga sedang membangun komunikasi dengan Kepala BGN yang baru,” kata Zulkifli Hasan.
Selain menjanjikan peninjauan terhadap berbagai laporan yang masuk, Zulhas juga memastikan Presidium Mitra MBG akan dilibatkan dalam forum koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan para pemangku kepentingan terkait.
Menurut dia, pelibatan mitra diperlukan agar berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat dibahas secara bersama dan dicari solusi yang tepat.
“Nanti Presidium akan kami undang dalam rapat koordinasi terbatas bersama BGN dan stakeholder terkait agar berbagai persoalan di lapangan dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Audiensi tersebut dihadiri sejumlah organisasi yang tergabung dalam Presidium Mitra MBG, di antaranya DPP Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Himpunan Mitra Dapur Gizi Masyarakat Sejahtera (HMD Gemas), Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Tertinggal, Terdepan dan Terluar (APGI3T), Relawan MBG (REL MBG), Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN), serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Dalam kesempatan itu, Presidium Mitra MBG menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari perlunya pelibatan mitra dalam penyusunan kebijakan, evaluasi kebijakan moratorium, perlindungan hukum, kepastian usaha, hingga penguatan komunikasi antara BGN dan para pelaksana program di lapangan.
Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony menilai keterlibatan asosiasi mitra dalam forum diskusi dan perumusan kebijakan akan memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaksana program.
Ia juga menyoroti kontribusi mitra dalam membantu efisiensi anggaran negara. Menurut Alven, pada tahap awal BGN sempat merencanakan pembangunan dapur dengan biaya sekitar Rp 4 miliar per unit yang bersumber dari APBN. Namun dengan keterlibatan pihak mitra, kebutuhan investasi tersebut dapat ditanggung oleh pelaku usaha.
“Jika dikalikan dengan target 27.820 dapur, potensi penghematan mencapai sekitar Rp 111,28 triliun,” kata Alven.
Sementara itu, Ketua Umum APGI3T Herwil Junaidi mengatakan Program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang cukup besar, termasuk bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Meski demikian, ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terpencil mengalami keterlambatan.
“Kami berharap kebijakan yang diterbitkan tidak justru menghambat percepatan pelaksanaan program di daerah 3T. Wilayah-wilayah ini memerlukan perhatian dan perlakuan khusus,” ujarnya.
Dari kalangan pesantren, PBNU menyampaikan bahwa program pengembangan dapur MBG di lingkungan pesantren masih menghadapi berbagai tantangan. Perwakilan PBNU, M. Nurkhoiron dan Ai Rahmawati, menjelaskan bahwa organisasi tersebut telah berkomitmen membangun 1.000 titik dapur MBG melalui kerja sama dengan BGN.
Namun hingga saat ini baru sekitar 214 dapur pesantren yang beroperasi, sementara lebih dari 130 titik lainnya masih terkendala berbagai persoalan teknis dan koordinasi.
Menurut PBNU, sejumlah pesantren besar yang belum dapat menjalankan program tersebut antara lain Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, Tambakberas Jombang, dan Lirboyo Kediri.
“Target kami dalam satu tahun ini adalah merealisasikan harapan Presiden Prabowo Subianto agar 1.000 SPPG di lingkungan pesantren PBNU dapat segera beroperasi. Tantangan terbesar saat ini masih pada aspek koordinasi dan komunikasi dengan BGN,” kata Nurkhoiron.
Sorotan lain datang dari kalangan relawan. Ketua REL MBG H. Chaerul Shaleh menilai penerapan Surat Edaran Nomor 12 berdampak pada aktivitas relawan karena menyebabkan sekitar 18 hari tanpa operasional selama masa libur.
Menurut dia, kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap penghasilan para relawan yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program.
“Kami berharap ada mekanisme agar relawan tetap dapat difungsikan atau dilibatkan dalam kegiatan lain yang relevan selama masa libur sehingga keberlangsungan peran dan kesejahteraan relawan tetap terjaga,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua APPBGN Ahmad Yazdi. Ia menilai komunikasi antara BGN dan para mitra perlu diperkuat karena selama ini mitra memiliki peran penting dalam mendukung dan menyosialisasikan Program MBG kepada masyarakat.
Selain itu, APPBGN juga menyoroti belum adanya mekanisme pengawasan independen serta kejelasan standar operasional dan petunjuk teknis terkait penghentian sementara maupun penutupan operasional SPPG.
“Sejumlah kasus penutupan dapur memerlukan kejelasan dasar hukum, prosedur, dan mekanisme keberatan yang transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra,” kata Ahmad.
Sementara itu, HMD Gemas meminta BGN membuka jalur komunikasi yang lebih efektif dengan para mitra. Organisasi tersebut menilai pendekatan kolaboratif dan partisipatif perlu diperkuat agar seluruh pihak yang terlibat merasa menjadi bagian penting dalam ekosistem Program MBG.
Meski menyampaikan berbagai persoalan, Presidium Mitra MBG menegaskan komitmennya untuk terus mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Dukungan tersebut diwujudkan melalui upaya menjaga standar kualitas gizi, memperkuat ekonomi sirkular berbasis komoditas lokal, serta mendorong efisiensi anggaran yang tetap memperhatikan kepentingan mitra, relawan, dan pelaku usaha dalam rantai pasok.
Presidium juga menyatakan optimistis aspirasi yang disampaikan akan mendapat perhatian pemerintah sehingga pelaksanaan Program MBG dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
