Dedi Mulyadi Soroti Aliran Dana ke Garut, Janjikan Perbaikan Jalan Desa Jadi Prioritas

GOSIPGARUT.ID — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti besarnya aliran dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Kabupaten Garut dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu disampaikannya melalui unggahan video yang dilihat GOSIPGARUT.ID, Sabtu (4/4/2026).

Dalam pernyataannya, Dedi juga menyampaikan apresiasi kepada mantan Bupati Garut, Rudy Gunawan, yang dinilainya aktif memberikan kritik terhadap kinerjanya.

“Terima kasih banget buat Pak Rudy, mantan Bupati Garut, yang saya lihat sangat rajin mengkritik saya. Nuhun banget,” ujar Dedi.

Namun demikian, Dedi mengaku heran dengan kondisi infrastruktur di Garut, khususnya di wilayah pedesaan. Berdasarkan data keuangan yang ia pelajari dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun terakhir, aliran dana ke Kabupaten Garut disebut mencapai triliunan rupiah setiap tahun.

“Yang saya aneh, saya banyak sekali mendapat komplain dari warga, terutama di Garut Selatan. Mereka selalu mengeluhkan jalan rusak dan jembatan yang kondisinya tidak layak,” kata dia.

Dedi menambahkan, keluhan serupa juga banyak datang dari wilayah lain seperti Sukabumi. Namun, Garut menjadi salah satu daerah yang paling sering disorot masyarakat terkait kondisi infrastruktur dasar.

Menanggapi hal itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengubah pola pengelolaan bantuan keuangan untuk daerah. Dedi menegaskan, dana untuk desa tidak akan dikurangi, bahkan justru ditingkatkan hingga dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami akan membagi skala prioritas, yaitu menyelesaikan jalan-jalan yang rusak di desa secara bertahap, lalu menyebar ke seluruh wilayah Jawa Barat,” ujarnya.

Dedi memastikan, Kabupaten Garut menjadi salah satu prioritas utama dalam program perbaikan infrastruktur desa tersebut. Pemerintah provinsi menargetkan tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait jalan rusak di wilayah tersebut.

“Kami ingin bereskan agar tidak ada masyarakat yang terus mengeluhkan jalan jelek,” kata Dedi.

Meski demikian, Dedi juga menyatakan bahwa kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan respons dari pemerintah daerah. Ia membuka kemungkinan pengalihan prioritas ke daerah lain jika kebijakan tersebut tidak mendapat dukungan.

“Kalau keberatan terhadap apa yang kami lakukan, tidak apa-apa, bisa kami geser ke kabupaten lain yang lebih membutuhkan,” ucapnya. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•