GOSIPGARUT.ID — UPT Puskesmas Cilawu, Kabupaten Garut, resmi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam ajang SAKIP dan ZI Award Tahun 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (11/2/2026).
Penghargaan tersebut diumumkan dalam kegiatan bertema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” yang diikuti Bupati Garut Abdusy Syakur Amin secara daring dari Gedung Command Center, Kecamatan Garut Kota.
Capaian ini menjadi tonggak penting karena Puskesmas Cilawu merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama di bawah Dinas Kesehatan (Dinkes) Garut yang pertama kali lolos penilaian WBK tingkat nasional.
Kepala UPT Puskesmas Cilawu, dr. Titi Sari, mengatakan predikat WBK merupakan hasil dari proses panjang pembenahan tata kelola dan peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan selama tiga tahun terakhir.
“Kami melayani masyarakat, ingin meningkatkan mutu pelayanan kepada warga masyarakat, dan tentunya kami di wilayah puskesmas berharap mengedepankan antikorupsi,” ujarnya.
Menurut dr. Titi, komitmen membangun zona integritas diwujudkan melalui transparansi pelayanan, penyederhanaan prosedur, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seluruh jajaran puskesmas dilibatkan dalam upaya perubahan budaya kerja agar pelayanan lebih cepat, bersih, dan akuntabel.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dr. Leli Yuliani, mengungkapkan rasa bangga atas capaian tersebut. Ia menuturkan, sejumlah puskesmas sebenarnya telah diajukan untuk mengikuti penilaian, namun Puskesmas Cilawu menjadi yang pertama berhasil menembus standar nasional WBK.
“Sebenarnya sudah beberapa yang diajukan dan semuanya juga berproses, dan sekarang alhamdulillah untuk Puskesmas Cilawu sudah lolos untuk WBK. Kalau untuk unit kerja puskesmas itu baru sekarang ya. Nanti mudah-mudahan tahun depan RSUD dan juga beberapa puskesmas lainnya,” kata dr. Leli.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengapresiasi keberhasilan tersebut sebagai buah kerja keras seluruh jajaran sektor kesehatan. Ia berharap Puskesmas Cilawu dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) bagi unit kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
“Kita berharap ke depan juga ada semakin banyak lagi. Jadi contoh atau best practice yang baik buat yang lain,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Garut, Didit Fajar Putradi, menjelaskan bahwa predikat WBK bukan kali pertama diraih oleh perangkat daerah di Garut. Sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) juga memperoleh penghargaan serupa.
Namun, kata Didit, fokus pemerintah daerah ke depan adalah mendorong unit kerja pelayanan publik (UKPP) agar tidak hanya meraih WBK, tetapi juga meningkat ke level Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Unit Kerja Pelayanan Publik semuanya akan kita dorong untuk mendapatkan penilaian WBK dan WBBM sehingga pada gilirannya nanti target sampai dengan tahun 2029 mudah-mudahan bisa di atas 50 persen dari UKPP kita mendapatkan predikat WBK WBBM,” jelasnya.
Penghargaan bagi Puskesmas Cilawu mempertegas komitmen Pemkab Garut dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
Di tingkat pelayanan kesehatan dasar, capaian ini diharapkan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat serta kualitas layanan kesehatan yang lebih profesional dan bebas praktik korupsi. ***

.png)
























