GOSIPGARUT.ID — Tumpukan sampah plastik yang menyumbat drainase dan saluran irigasi di kawasan perkotaan Garut kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, memilih turun langsung ke lapangan memimpin aksi bersih-bersih bersama berbagai elemen masyarakat, Minggu (1/2/2026).
Sejak pagi, Yudha bergerak bersama kader PDI Perjuangan, petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (LH), perwakilan UPT PUPR Tarogong Kidul, Satpol PP Garut, BPBD Garut, Abah Muda dari komunitas Pemuda Akhir Jaman, hingga RRG. Mereka menyisir sejumlah titik rawan penumpukan sampah di pusat kota.
Beberapa lokasi yang dibersihkan antara lain drainase di depan Kantor Bupati Garut, Kantor Bapenda Garut, kawasan STIE Yasa Anggana, serta saluran irigasi Ciroyom di samping Kantor PLN Tarogong, RW 09, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul.
Di saluran irigasi Ciroyom yang melintasi Jalan Otista Garut, tim menemukan banyak sampah plastik menumpuk dan menghambat aliran air. Yudha menilai kondisi tersebut terjadi akibat masih rendahnya kesadaran sebagian warga dalam mengelola sampah rumah tangga.
“Masih ada warga yang menjadikan sungai dan irigasi sebagai tempat sampah. Padahal dampaknya bisa menyebabkan banjir dan pencemaran lingkungan,” kata Yudha di sela kegiatan.
Berkat kerja sama lintas instansi dan relawan, tumpukan sampah di irigasi Ciroyom berhasil dibersihkan hanya dalam waktu sekitar dua jam. Setelah itu, kegiatan berlanjut ke Jalan Ibrahim Adjie, yang dikenal sebagai landmark barukota Garut.
Namun, keindahan kawasan tersebut kontras dengan kondisi parit-parit di sekitarnya. Sepanjang Jalan Ibrahim Adjie, tim kembali menemukan sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan. Hingga sore hari, sampah yang berhasil dikumpulkan mencapai satu truk dan dua mobil pikap.
Yudha menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama, bukan semata-mata tugas pemerintah. Ia mengungkapkan keterbatasan fiskal daerah membuat penanganan sampah belum optimal, termasuk dalam hal kesejahteraan petugas kebersihan.
“Saat ini Dinas LH belum mampu menggaji 237 relawan petugas kebersihan. Sementara PPPK paruh waktu di Dinas PUPR hanya menerima sekitar Rp 700 ribu per bulan dengan jumlah SDM yang terbatas,” ujar Yudha.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mulai bertanggung jawab atas sampahnya sendiri dan tidak menutup mata terhadap sampah di lingkungan sekitar.
“Kalau kita melihat sampah dibuang sembarangan, ambil dan buang ke TPS terdekat. Jangan cuek,” katanya.
Yudha juga meminta kepala daerah untuk mengoptimalkan manajemen pengangkutan sampah di Kabupaten Garut, termasuk memberikan perhatian serius terhadap relawan kebersihan di Dinas LH.
“Yang paling penting, mari kita hentikan kebiasaan buang sampah sembarangan. Kota yang bersih tidak lahir dari slogan, tapi dari kesadaran bersama,” tutup Yudha. ***

.png)
























