GOSIPGARUT.ID — Menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat diguncang dinamika internal. Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang menunjuk Uu Ruzhanul Ulum sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PPP Jawa Barat beredar luas di ruang publik dan media sosial, memantik perhatian kader hingga memunculkan riak politik di internal partai.
Dalam SK tersebut, Uu Ruzhanul Ulum disebut menggantikan Pepep Saeful Hidayat. Tak hanya kursi ketua, perombakan juga dikabarkan menyentuh posisi Plt Sekretaris dan Plt Bendahara DPW PPP Jawa Barat. Penunjukan ini dinilai sebagai langkah strategis DPP dalam mengonsolidasikan partai menjelang Muswil yang akan menentukan arah kepemimpinan PPP Jabar lima tahun ke depan.
Uu Ruzhanul Ulum sendiri dikenal sebagai tokoh senior PPP sekaligus mantan Wakil Gubernur Jawa Barat. Nama Uu dinilai memiliki daya konsolidasi kuat di tingkat wilayah, terutama di tengah kebutuhan partai untuk menjaga soliditas menjelang agenda penting organisasi.
Meski demikian, DPW PPP Jawa Barat menegaskan bahwa hingga kini mereka belum menerima SK tersebut secara resmi. Karena itu, perubahan struktur kepengurusan yang beredar dinilai belum memiliki kekuatan hukum secara organisasi. Ketua Organizing Committee (OC) Muswil PPP Jabar 2026, Apip Ifan Permadi, mengatakan informasi penunjukan Uu Ruzhanul Ulum baru diketahui dari media sosial.
“Kami belum menerima salinan SK itu secara resmi. Jadi sejauh ini, informasinya baru kami dapat dari media sosial,” ujar Apip di Kantor DPW PPP Jabar, Kota Bandung, Senin (26/1/2026).
Merespons situasi tersebut, DPW PPP Jabar bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Jawa Barat langsung menggelar rapat konsolidasi. Dalam pertemuan itu, mayoritas DPC menyatakan sikap untuk tetap melanjutkan agenda Muswil sesuai jadwal yang telah disepakati.
“Hasil rapat bersama DPW dan DPC yang hadir sepakat Muswil tetap dijalankan sesuai rencana awal,” kata Apip.
Ia menegaskan, selama SK penunjukan Plt Ketua DPW belum diterima secara resmi, kepengurusan DPW PPP Jawa Barat saat ini masih sah dan berjalan normal. “Kami menganggap sampai saat ini kepengurusan masih di bawah komando yang lama,” ujar Apip.
Ia juga mempertanyakan mekanisme penerbitan SK penunjukan Plt Ketua DPW yang beredar tersebut. Menurut Apip, penunjukan pelaksana tugas merupakan keputusan strategis yang seharusnya diambil melalui rapat pleno yang sah dan dihadiri unsur pimpinan majelis secara lengkap.
“Penunjukan Plt itu idealnya diputuskan dalam rapat pleno, bukan rapat pengurus harian, dan dihadiri tiga pimpinan majelis secara lengkap,” tuturnya.
Sambil menunggu kejelasan SK dari DPP, persiapan Muswil PPP Jawa Barat dipastikan tetap berjalan. DPW PPP Jabar telah membentuk Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC), serta mematangkan tahapan teknis pelaksanaan Muswil.
Terkait waktu pelaksanaan, Apip menyebut Muswil akan dipercepat sesuai instruksi DPP PPP. DPW saat ini juga tengah mencermati aspek administrasi dan periodisasi kepengurusan agar pelaksanaan Muswil tidak menimbulkan polemik lanjutan. “Karena ada instruksi percepatan dari DPP, Muswil akan kami laksanakan sesegera mungkin,” katanya.
Muswil PPP Jawa Barat nantinya akan memilih ketua definitif untuk masa bakti lima tahun ke depan. Lebih dari sekadar pemilihan pimpinan, Muswil juga menjadi arena evaluasi menyeluruh atas kinerja kepengurusan sebelumnya sekaligus penentuan arah dan strategi perjuangan PPP Jawa Barat ke depan. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
