GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melakukan langkah besar dalam kebijakan pembangunan infrastruktur. Gubernur Dedi Mulyadi, mengumumkan bahwa anggaran untuk pembangunan jalan meningkat drastis dari semula Rp400 miliar menjadi Rp4 triliun, hasil dari efisiensi anggaran rutin pemerintah daerah.
“Kami memangkas hampir 75 persen dana rutin provinsi untuk dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Anggaran jalan, misalnya, meningkat dari Rp400 miliar menjadi Rp4 triliun,” ujar Dedi, Jumat (7/11/2025).
Menurut Dedi, langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur dasar di seluruh wilayah Jawa Barat. Targetnya, seluruh proyek infrastruktur utama dapat rampung pada 2027, sebelum memasuki tahap pengembangan lanjutan pada 2028.
Selain jalan, sejumlah sektor infrastruktur lainnya juga mendapat suntikan dana besar. Anggaran irigasi yang sebelumnya nihil kini mencapai Rp500 miliar, sementara pemasangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum masing-masing digelontorkan Rp500 miliar dan Rp1 triliun.
“Begitu juga dengan perbaikan sekolah, dari yang sebelumnya tidak ada alokasi, kini mencapai Rp1 triliun,” tambah Dedi.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Pemprov Jabar juga menyiapkan rencana strategis pengembangan transportasi modern. Salah satunya, kolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menghadirkan layanan kereta cepat Jakarta–Bandung dengan waktu tempuh hanya 1–1,5 jam.
“Pada 2028 kami akan masuk tahap kedua. Salah satu proyek besar kami adalah kerja sama dengan KAI untuk layanan transportasi cepat dan efisien,” ungkapnya.
Dedi juga memaparkan tiga layanan kereta baru yang sedang disiapkan, yakni Tani Mukti untuk angkutan hasil pertanian, Kilat Pajajaran untuk rute cepat Jakarta–Banjar, serta Jakalalana untuk mendukung wisata Jakarta–Cianjur.
Langkah efisiensi anggaran ini sebelumnya telah disiapkan Pemprov Jabar melalui kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara pada November 2025. Kebijakan tersebut diambil sebagai antisipasi atas penurunan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar dari Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun akibat tertundanya Transfer Keuangan Daerah (TKD) sekitar Rp2,4 triliun.
Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menyebut penerapan WFH diharapkan dapat menekan pengeluaran operasional pemerintah, mulai dari listrik, air, hingga transportasi pegawai.
“Kebijakan ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga bagian dari transformasi cara kerja yang lebih hemat dan adaptif,” kata Herman.
Dengan kebijakan efisiensi yang dialihkan ke pembangunan, Pemprov Jabar berharap wajah infrastruktur di Jawa Barat akan berubah signifikan dalam tiga tahun ke depan — dari jalan yang lebih baik, sekolah yang layak, hingga layanan transportasi publik yang modern. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
