GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menghentikan skema Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi SMA dan SMK swasta mulai tahun anggaran 2026. Kebijakan tersebut diganti dengan penyaluran beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di satuan pendidikan swasta.
Penghentian BPMU dan peralihan skema bantuan itu sebelumnya telah disepakati bersama DPRD Jawa Barat. Namun, dalam implementasinya, muncul perbedaan data dan angka anggaran antara pihak eksekutif dan legislatif.
Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung mengatakan, kesepakatan awal menyebutkan anggaran pengganti BPMU dialokasikan sebesar Rp180 miliar dalam bentuk beasiswa operasional bagi siswa SMA/SMK swasta dari keluarga tidak mampu.
“Waktu itu kita sepakati, penggantinya adalah beasiswa bagi siswa miskin. Anggarannya Rp180 miliar itu beasiswa operasional, untuk desil satu sampai empat. Satu anaknya akan mendapatkan Rp600 ribu per tahun,” kata Yomanius, Rabu (28/1/2026).
Menurut dia, perubahan skema dari BPMU menjadi beasiswa berdampak signifikan pada penurunan alokasi anggaran. Jika sebelumnya BPMU untuk sekolah swasta mencapai sekitar Rp600 miliar, kini bantuan pendidikan menengah tersebut hanya tersisa Rp180 miliar karena disalurkan langsung kepada siswa.
“Konsekuensinya bukan hanya perubahan nama dari BPMU menjadi beasiswa siswa tidak mampu, tapi alokasinya juga berkurang. Kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan BPMU seperti dulu,” ujarnya.
Yomanius juga mengungkapkan, hingga kini kepastian penganggaran beasiswa pengganti BPMU masih belum sepenuhnya jelas, baik dalam APBD Murni 2026 maupun APBD Perubahan. Bahkan, ia menyebut terdapat perbedaan informasi antara Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Versi Disdik kemungkinan dianggarkan di APBD Perubahan, tapi versi Bappeda masih di APBD murni. Ini yang membuat kami meminta penjelasan lebih shahih, karena saat rapat, kepala dinasnya tidak hadir,” kata Yomanius.
Komisi V DPRD Jabar pun berencana kembali memanggil Disdik dan Bappeda dalam waktu dekat untuk memperoleh kejelasan menyeluruh terkait skema dan alokasi anggaran beasiswa tersebut.
“Setelah kunjungan kerja ini, kami akan mengundang kembali Bappeda dan Disdik supaya informasinya utuh langsung dari pucuk pimpinan,” imbuhnya.
Tak hanya itu, DPRD Jabar juga menyatakan akan memperjuangkan reaktivasi BPMU pada APBD mendatang. Menurut Yomanius, keberadaan BPMU masih sangat dibutuhkan, mengingat kondisi keuangan sebagian besar sekolah swasta dinilai belum stabil.
“Ke depan, kami akan mendorong kembali reaktivasi BPMU. Itu masih sangat diperlukan karena banyak sekolah swasta yang secara finansial belum stabil,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, anggaran beasiswa pengganti BPMU telah dialokasikan dalam APBD Murni 2026.
“Sudah kami cek dan ricek. Alokasi untuk bantuan pendidikan menengah ke sekolah swasta tersedia di APBD murni 2026 sebesar Rp218 miliar,” kata Herman.
Ia memastikan, Pemprov Jabar tetap berkomitmen menjamin akses pendidikan menengah bagi siswa tidak mampu meski skema BPMU tidak lagi diberlakukan. (IK)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
