GOSIPGARUT.ID — Wakil Bupati Garut Putri Karlina bersama suaminya yang merupakan anggota DPRD Jawa Barat, Maula Akbar, memamerkan ketaatan restoran milik mereka, Bumi Upi, dalam menyetor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 100 persen ke kas daerah.
Lewat video yang diunggah dan dilihat GOSIPGARUT.ID pada Minggu, 4 Oktober 2026, pasangan pejabat publik ini menyebut uang pajak dari geliat sektor kuliner menjadi kunci pembiayaan perbaikan jalan rusak di Kabupaten Garut.
Putri mengungkapkan performa bisnis usahanya menunjukkan tren positif sepanjang tahun terakhir dengan penjualan yang konsisten melampaui target. Imbasnya, porsi pajak yang dipungut dari konsumen dapat disetorkan utuh kepada pemerintah daerah tanpa ada pemotongan.
“Alhamdulillah, hampir satu tahun ini kita melebihi ekspektasi terus. Uang pajak tersampaikan 100 persen. Terima kasih sudah membantu kontribusi positif untuk pembangunan daerah melalui jajan kalian,” kata Putri Karlina.
Ia secara eksplisit mengaitkan partisipasi konsumen restoran dengan perbaikan fasilitas umum. Menurut Putri, PBJT dari sektor makanan dan minuman (food and beverage) menjadi sumber dana krusial bagi pemerintah daerah dalam membenahi infrastruktur publik, khususnya perbaikan ruas jalan yang kondisinya memprihatinkan.
Maula Akbar menekankan bahwa kontribusi pajak daerah tidak bisa ditumpukan pada satu tempat usaha saja. Ia mendorong masyarakat untuk meramaikan seluruh tempat kuliner lokal di Garut demi memperbesar kantong Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Bukan cuma Bumi Upi doang, tapi ke semuanya. Semua harus di-support agar makin banyak pengunjung berwisata di Garut,” tutur Maula.
Sejumlah destinasi kuliner populer di Garut seperti Gula Padi, Kala Luar, hingga Garland turut disebut Putri sebagai ekosistem bisnis yang harus dijaga bersama. Ia menilai menjamurnya kafe dan restoran berkonsep menarik terbukti menjadi magnet wisatawan luar daerah, yang secara otomatis menggerakkan roda ekonomi lokal sekaligus memperluas basis penerimaan pajak.
Di luar persoalan penerimaan daerah, pasangan suami-istri ini juga menyentuh aspek kualitas pelayanan usaha mereka. Putri menyatakan siap menampung berbagai keluhan pelanggan, mulai dari rasa masakan yang kurang pas hingga sikap staf pelayanan yang dinilai kurang ramah, sebagai bahan evaluasi harian manajemen.
“Kalau ada yang kurang garam, terlalu asin, atau pelayanannya tidak ramah, kami sangat terbuka. Setiap kritik pasti dijadikan evaluasi untuk perbaikan,” ujar Putri.
Sektor kuliner dan pariwisata saat ini memang menjadi tumpuan Pemkab Garut untuk mendongkrak penerimaan pajak daerah di tengah besarnya kebutuhan anggaran perbaikan sarana publik dan infrastruktur jalan. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
