GOSIPGARUT.ID — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk mengambil alih pengelolaan RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya. Langkah itu merespon permintaan kalangan medis dan keresahan akibat persoalan keuangan yang menjerat rumah sakit sejak dua tahun terakhir.
Dalam keterangannya, Rabu (6/8/2025), Dedi mengatakan bahwa Pemprov telah menjalin komunikasi dengan Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, mengenai kemungkinan alih kelola RSUD bertipe B tersebut.
“Wali Kota meminta waktu untuk menganalisa lebih dalam. Tapi prinsipnya, kalau diserahkan, kita siap, tentu dimulai dengan audit terlebih dahulu,” ujar Dedi.
Rumah sakit ini dilaporkan mengalami krisis finansial, dengan tunggakan yang disebut-sebut mencapai Rp350 miliar. Kondisi itu dinilai memperburuk mutu layanan kesehatan, dan menjadi alasan utama tenaga medis menginginkan perubahan tata kelola.
Dedi menyebut, wacana alih kelola ini sejalan dengan program Pemprov Jabar untuk memperluas pengelolaan RSUD daerah, guna memastikan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.
Selain RSUD dr Soekardjo, beberapa rumah sakit lain juga ditawarkan untuk dikelola oleh provinsi. Salah satunya RSUD Sentot di Kabupaten Indramayu. Menurut Dedi, pengambilalihan RSUD tersebut bertujuan meningkatkan layanan lintas wilayah.
“Indramayu sudah menyatakan siap. Pak Bupati ingin layanannya menjangkau juga Subang dan Majalengka,” kata Dedi.
Bahkan Pemkab Tasikmalaya pun disebut menunjukkan sinyal yang sama. “Yang menawarkan duluan malah Pemkab Tasikmalaya,” tambahnya.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa alih kelola RSUD sangat dimungkinkan selama ada kesepahaman antara pemerintah provinsi dan daerah. Ia menyebut alasan teknis seperti keterbatasan SDM, anggaran, atau sarana prasarana menjadi dasar logis pengalihan.
“Asalkan tujuannya meningkatkan layanan masyarakat dan dilakukan sesuai aturan, tentu tidak masalah,” kata Herman.
Ia menambahkan bahwa kesiapan Gubernur bukan untuk mengambil alih sepihak, namun sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan setiap warga Jawa Barat mendapat akses kesehatan yang optimal.
Sebelumnya, para tenaga medis RSUD dr Soekardjo menggelar aksi simbolik dengan membubuhkan tanda tangan di spanduk, meminta agar rumah sakit tersebut diserahkan ke Pemprov Jabar karena keterbatasan anggaran daerah yang tidak lagi mencukupi kebutuhan pengelolaan rumah sakit rujukan itu. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
