GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bakal melakukan penyesuaian besar dalam struktur anggarannya untuk tahun 2026. Salah satu yang terdampak cukup signifikan adalah belanja pegawai, menyusul turunnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa belanja pegawai dalam KUA-PPAS 2026 mengalami penurunan cukup tajam, dari sebelumnya Rp9,2 triliun menjadi Rp8,36 triliun.
“Awalnya dalam RKPD kita anggarkan Rp9,2 triliun. Tapi karena TKD turun Rp2,4 triliun dari pusat, maka otomatis belanja pegawai ikut terkoreksi,” ujar Dedi, dikutip Minggu (2/11/2025).
Penyesuaian anggaran tersebut, kata Dedi, berpotensi menghapus salah satu dari dua tambahan gaji yang biasa diterima Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap tahun, yakni antara gaji ke-13 atau gaji ke-14 (THR).
“Yang dikurangi sementara ini volume dari gaji PNS. Biasanya 14 bulan, jadi 13 bulan,” jelasnya.
Namun, Dedi menegaskan kebijakan ini belum final dan masih menunggu perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada semester pertama 2026. Jika realisasi pendapatan daerah meningkat, kebijakan itu masih bisa ditinjau ulang.
“Kita lihat perkembangan PAD semester pertama tahun depan. Ada kemungkinan masih bisa disesuaikan,” ucapnya.
Meski demikian, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dipastikan tetap aman. Dedi memastikan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen untuk tidak memangkas TPP, karena menyangkut kesejahteraan ribuan ASN di Jawa Barat.
“Pak Gubernur sudah menegaskan, TPP jangan sampai dikurangi. Karena itu menyangkut hidup orang banyak,” tuturnya.
Kendati begitu, Dedi mengakui, langkah menjaga belanja pegawai agar tidak terlalu membengkak harus dibayar mahal. Sejumlah program di perangkat daerah (OPD) terpaksa dihapus demi menyesuaikan skala prioritas pembangunan.
“Konsekuensinya memang ada program-program OPD yang di-nol-kan. Program yang dianggap kurang signifikan kita hapus, supaya tetap fokus pada prioritas utama,” tandasnya.
Dengan langkah ini, Pemprov Jabar berharap tetap bisa menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan pelayanan publik. Namun, di sisi lain, keputusan memangkas salah satu gaji ASN dipastikan akan menjadi sorotan dan menimbulkan reaksi beragam dari kalangan aparatur sipil negara di Jawa Barat. (IK)
