GOSIPGARUT.ID — Pimpinan Pemuda Pemudi Rakyat Garoet Bersatu (PPRGB), Feri Nurdiansyah, menilai polemik anggaran dan kondisi jalan desa antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan mantan Bupati Garut Rudy Gunawan seharusnya tidak terjadi apabila kedua pihak mengedepankan komunikasi yang konstruktif.
Dalam pernyataannya, Senin (6/4/2026), Feri menyebutkan bahwa sebagai sesama kader Partai Gerindra, keduanya semestinya dapat membahas persoalan tersebut secara komprehensif tanpa saling melontarkan kritik di ruang publik.
“Permasalahan ini seharusnya bisa didiskusikan secara menyeluruh, bukan dengan saling menyerang,” ujar pria yang memiliki nama panggilan Bung Fei itu.
Feri menjelaskan, secara kewenangan, jalan desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur tersebut. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah kabupaten.
Ia menambahkan, peran pemerintah provinsi dalam pembangunan jalan desa bersifat terbatas, yakni melalui bantuan anggaran. Sementara itu, kewenangan utama provinsi berada pada pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, serta memberikan dukungan terhadap jalan kabupaten.
Menurut Feri, apabila pemerintah provinsi menyatakan telah mengalokasikan anggaran besar untuk desa namun kondisi jalan masih banyak yang rusak, maka evaluasi internal perlu dilakukan.
“Yang perlu dievaluasi adalah bagaimana alokasi dan manajemen di tingkat provinsi itu sendiri,” tandasnya.
Feri menilai, kebijakan yang dilakukan Dedi Mulyadi saat ini seharusnya dipahami sebagai bagian dari evaluasi terhadap pengelolaan anggaran di tingkat provinsi, bukan sebagai serangan terhadap pemerintah kabupaten atau desa.
Di sisi lain, Feri juga menyoroti pernyataan Rudy Gunawan yang dinilai perlu disampaikan secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat. Ia mengingatkan bahwa Rudy memiliki tanggung jawab atas kondisi jalan desa selama masa jabatannya yang berlangsung selama satu dekade.
Feri berharap Gubernur Jawa Barat dapat mendengarkan aspirasi pemerintah kabupaten secara menyeluruh dan tidak merespons kritik dengan ancaman pengalihan anggaran.
“Pemerintah provinsi perlu terbuka terhadap masukan. Kritik dari masyarakat seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan direspons dengan kebijakan yang berpotensi kontraproduktif,” ucapnya.
Feri juga mengimbau Rudy Gunawan untuk memberikan ruang kepada pemerintah daerah saat ini dalam menjalankan program pembangunan, serta tidak menyampaikan kritik secara berlebihan.
Dengan demikian, Feri berharap polemik yang terjadi dapat segera mereda dan seluruh pihak fokus pada perbaikan infrastruktur demi kepentingan masyarakat. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
