Jawa Barat

Meski Didesak Pekerja, Pj Gubernur Jabar “Keukeuh” Tak Akan Terbitkan Kepgub Buruh di Atas 1 Tahun

×

Meski Didesak Pekerja, Pj Gubernur Jabar “Keukeuh” Tak Akan Terbitkan Kepgub Buruh di Atas 1 Tahun

Sebarkan artikel ini
Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin berbicara kepada wartawan setelah menerima perwakilan buruh, Rabu (20/3/2024).

GOSIPGARUT.ID — Ratusan pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (20/4/2024). Mereka mendesak Penjabat (Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menerbitkan Kepgub tentang skala upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun.

Pekerja merasa Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 kurang memenuhi rasa keadilan.

Bey Machmudin yang menerima lima perwakilan pekerja di Ruang Rapat Komisi V DPRD Jabar, “keukeuh” pada pendiriannya tidak akan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) untuk buruh yang bekerja di atas 1 tahun.

Baca Juga:   Kabupaten Ini Larang Sekolah Lakukan Study Tour ke Luar Daerah, Bagaimana dengan Garut?

Menurut Bey, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021, Gubernur hanya memiliki kewenangan terkait UMP.

Bey Machmudin sendiri yang ditunjuk langsung Presiden Joko Widodo untuk mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur, berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang harus patuh terhadap aturan- aturan yang mengikat.

Bey mangpresiasi DPRD Jabar dan perwakilan pekerja yang mau duduk bersama membahas dan mencari solusi atas permasalahan yang ada.

Baca Juga:   Pj Gubernur Jabar Bertemu Bupati Garut dan Para Kepala Daerah Bahas Isu Terkini, Apa Saja?

“Saya mengapresiasi inisiasi DPRD Jabar, ini pertemuan Pemda Provinsi Jabar dan Serikat Pekerja dan ini adalah pertemuan ketiga kami,” ujar dia.

“Saya adalah ASN dan terikat aturan- aturan baku, dan saya masih tidak akan bisa mengeluarkan kepgub untuk buruh di atas satu tahun,” tegas Bey.

Ia menuturkan bahwa pada pertemuan kali ini ada titik terang, yang mana DPRD selanjutnya akan memfasilitasi tuntutan pekerja dengan memanggil perusahaan untuk berdiskusi.

Konten berbayar berikut adalah iklan platform Mixadvert dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *