Oleh: Asep Lukman
SELAMA ini, PDIP minus poin di depan “wong cilik” sebagai partai pembela harapan masyarakat kecil, khususnya dalam kebijakan ekonomi, jika dibanding dengan masa lalunya saat menjadi partai oposisi. Namun kini PDIP mustahil menempatkan diri jadi oposisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti pada era Presiden Soesilo Bangbang Yudoyono (SBY).
Pertanyaannya, “jalan tengah” apa yang harus diambil PDIP agar kembali dapat citra sebagai pembela masyarakat bawah?
Berawal dari suatu fakta bahwa rakyat selamanya pasti berharap adanya perubahan. Namun mereka sadar sekarang ini perubahan tidak mengkin jika dilakukan secara redikal, entah itu dengan melakukan reformasi atau revolusi. Satu-satunya harapan perubahan bagi masyarakat adalah pergantian kepemimpinan melalui jalan Pemilu. Semua itu tertuang dalam konsitusi sebagai amanat reformasi hasil perjuangan melawan tirani orde baru.
Namun tiba-tiba harapan terakhir pun terancam kandas karena usulan brutal para pejabat dan orang-orang partai di sekeliling presiden. Rakyat tidak setuju, menolak, dan marah, meski sebagian kecil masih ada yang sumbringah.
Nah, dalam tahap ini PDIP mendapat peluang besar untuk menunjukan sikap perlawanannya sebagai partai yang berani, independen, dan pro rakyat jelata. Alhasil, Menko Luhut Binsar Panjaitan, Golkar, PKB, dan PAN sebagai “kambing hitamnya” dan PDIP serta para demonstran adalah pahlawannya.
Presiden Jokowi pun terpaksa harus rela mengorbankan sebagian partai pendukung dan anak buahnya. Semua ini demi memberi peluang lebih pada PDIP supaya dapat terlihat kembali sebagai pihak pembela harapan rakyat jelata. Namun sekalipun demikian tidak boleh terlalu jauh sampai menyerang dirinya, cukup serangan diarahkan pada seseorang dan partai di sekeliling presiden yang disebut sebagai penghianat konsitusi dan antireformasi.
Dan “Jalan tengah” itu sedang terjadi: kini PDIP seolah kembali menjadi pembela konsitusi beserta rakyat dan para demonstran, gigih melawan usulan Menko Luhut, Golkar yang didukung PAN dan PKB yang disebutnya sebagai “neo orde baru” yang menyelinap masuk mengacak-acak komitmen reformasi dan gelombang perubahan.
Jangan heran jika wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode ini tidak segera diakhiri politisi bahkan terkesan terus dimutakhiri. Padahal sebenarnya bisa dihentikan satu menit saja jika persiden Jokowi berniat menyetopnya. Ngapain pakai demo-demo segala selain karena tujuan mengulur-ulur waktu agar kenangan pembelaan PDIP pada konsitusi itu benar-benar dapat membekas dalam ingatan dan hati sanubari publik. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
