oleh

Kabur Saat Mau Diperiksa Kejari, Ketua DPRD Garut Tidak Beri Contoh Baik

GOSIPGARUT.ID — Ketua DPRD Garut, Euis Ida Wartiah, dikabarkan kabur saat hendak diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut terkait kasus dugaan penyelewengan dana reses dan biaya operasional (BOP), Selasa (2/3/2021). Saat itu, Euis sempat datang ke Kantor Kejari, namun kembali lagi dengan alasan ada kegiatan rapat.

Peristiwa tersebut dikritisi pedas oleh pendiri dan analis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padjajaran, Hasanuddin. Ia menandaskan bahwa kaburnya Euis dari pemeriksaan Kejari, sudah memberikan contoh tidak baik kepada masyarakat yang dilakukan pejabat publik.

Baca Juga:   Salahgunakan Keuangan Desa, Kades Karyajaya Ditahan Kejaksaan Negeri Garut

“Sebagai pejabat daerah, sepatutnya Ibu Euis Ida dapat memberikan contoh kepada masyarakat dengan memprioritaskan perlunya memberikan kesaksian secara cepat kepada penyidik di Kejaksaan Negeri Garut,” ujar dia, Kamis (4/3/2021).

Hasanuddin menuturkan, dalam kapasitas Euis yang dianggap mengetahui kebijakan alokasi dan realisasi anggaran BOP, Pokir, dan reses, maka menjadi keharusan segera memberikan keterangan kesaksian kepada penyidik, sehingga membuat peristiwa tersebut menjadi jelas dan terang benderang.

Baca Juga:   Kejari Garut Peringatkan Buronan Kasus Korupsi untuk Segera Menyerahkan Diri

“Respon penyidik di Kejaksaan Negeri Garut, sebagaimana pemberitaan di media terhadap ketidakhadiran dan/atau belum dapat diperiksanya Ibu Euis Ida karena sesuatu hal, adalah logis dan prosedural karena kewajiban dan keharusan penyidik untuk segera memeriksa sebagaimana diatur dalam KUHAP,” katanya.

Menurut Hasanuddin, pentingnya penyidik segera melakukan penyidikan dan/atau pemeriksaan tidak hanya bermaksud agar mengamankan alat bukti dan barang bukti, tetapi juga persoalan ini telah menjadi perhatian publik.

Baca Juga:   JPU Tunggu Hasil Kasasi dari MA Terkait Kasus Bumper Gunung Guntur

“Kami menyarankan kepada Ibu Euis Ida untuk mengambil inisiatif segera datang kepada penyidik di Kejaksaan Negeri Garut untuk memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi sampai ditentukan lain oleh pihak penyidik,” ujarnya.

Hasanuddin menegaskan, hukum harus tegak meskipun langit runtuh, mestilah menjadi adigium yang dipegang bersama, sebagaimana upaya yang telah dilakukan kejaksaan saat ini dalam komentar di beberapa media beberapa waktu lalu. ***

Komentar

Berita Terkait