GOSIPGARUT.ID — GGW (Garut Governance Watch) mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Garut, Kuswendi.
Dalam siaran persnya, Rabu (20/11/2019), Kepala Devisi Monitoring GGW, Kalamullah Apandi, menegaskan bahwa paska penetapan tersangka Kadispora Garut pada Agustus 2019 lalu oleh Polda Jabar, sampai saat ini belum dilakukan penanganan lebih lanjut.
“Kadispora Garut (Kuswendi) yang terjerat kasus tindak pidana korupsi pembangunan SOR Ciateul telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp5 miliar. Kasus tersebut ditangani oleh Polda Jabar. Namun penanganan kasus itu terkesan lamban,” kata dia.
Tidak hanya itu, lanjut Kalamullah, Kuswendi juga diduga terjerat beberapa kasus pada pembangunan lapang Jayaraga pada tahun 2018 sebesar Rp2 miliar, kasus Kirab Obor Asian Games 2018 sebesar Rp300 juta yang bersumber dari biaya tak terduga (BTT) yang seharusnya biaya tersebut dipergunakan untuk penanganan bencana alam.
“Bahkan saudara Kuswendi juga diduga terjerat kasus pembangunan Bumi Perkemahan Citiis Gunung Guntur tanpa yang dibekali AMDAL. Anehnya, sampai saat ini saudara Kuswendi masih leluasa sebagai Kadispora Garut, seolah-olah tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya,” tandas Kalamullah.
Ia mengatakan, dalam serentetan kasus tadi, Bupati Garut terkesan melindungi bawahannya itu, meskipun pada pasal 88 ayat 1(c) UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN berbunyi “Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana”, akan tetapi kasus-kasus yang menimpa Kadispora tersebut seharusnya disikapi serius oleh Bupati.
“Karena dalam kasus yang melibatkan Kadispora Garut tersebut telah merusak wajah pemerintahan yang dipimpin Bupati Rudy Gunawan, dan kondisi itu bertolak belakang dengan komitmennya pada saat kampanye Pilkada 2018 lalu yaitu membentuk pemerintahan yang bersih dan terbebas dari korupsi,” kata Kalamullah. (Yuyus)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
