GOSIPGARUT.ID — Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XI bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut menyelenggarakan sosialisasi program “Jaksa Sahabat Guru” dengan melibatkan para guru SMA se-Kabupaten Garut.
Dalam acara yang digelar, pada Kamis (1/8/2019), di Aula SMAN 1 Garut itu menghadirkan dua nara sumber dari Kejari Garut, yakni Kasi Intel Doddy, SH, MH, dan Dikdik, SH, MH (jaksa).
Menariknya, dalam pembahasan materi hukum di hadapan peserta, dua nara sumber dari Kejari Garut itu menyinggung masalah alokasi anggaran sekolah yang harus tepat sasaran dan harus sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan.
“Bahwa kepala sekolah dan para guru jangan sampai ada yang bersentuhan dengan masalah hukum. Untuk itu semua program dan anggaran yang ada di sekolah harus diperuntukan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” kata Doddy.

Ia juga meminta kepada para guru untuk hati-hati dalam menyampaikan pendapat di muka umum atau di laman media sosial (medsos), karena akan berdampak dan berurusan dengan hukum jika melakukan pelanggaran.
Ditegaskan Doddy, jangan sampai terulang kembali ada guru SMA di Garut yang diperiksa aparat dan berurusan hukum gara-gara ketidaktahuan memposting status yang diduga mengandung unsur terorisme dan pencemaran nama baik.
Sementara dikatakan Jaksa Dikdik, bahwa tindakan melawan hukum yang berdampak pada munculnya kerugian negara, ancaman hukumnya cukup berat. “Maka hati-hati dengan penggunaan anggaran negara yang diperuntukkan bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah,” kata dia.
Menurut Dikdik, berdasarkan UU No. 31/1999 bahwa setiap orang yang dengan tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup.
“Atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp1 miliar,” ujar dia. (Yuyus)



.png)





