Pertemuan Malam Kadis PUPR Garut dengan Aktivis Sebelum Aksi: Kompromi atau Bahas Teknis?

GOSIPGARUT.ID — Beredarnya foto pertemuan antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut Agus Ismail dengan Koordinator Aliansi Banjarwangi-Singajaya-Peundeuy (BSP) Lukmanul Hakim memicu spekulasi publik. Pertemuan di ruang kerja Kepala Dinas pada Rabu malam, 19 Agustus 2026, terjadi hanya beberapa jam sebelum aliansi menggelar unjuk rasa besar-besaran menuntut perbaikan jalan di kawasan selatan Garut.

Dalam foto yang beredar, Agus Ismail dan Lukmanul Hakim tampak berbincang santai di depan meja berhidangan. Pertemuan ini menyedot perhatian lantaran Aliansi BSP telah menjadwalkan aksi massa pada Kamis, 20 Agustus 2026, untuk menyuarakan keresahan ribuan warga di tiga kecamatan akibat infrastruktur jalan yang terbengkalai.

Bantahan Kompromi Politik

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut, Agus Ismail, menampik tudingan bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan kompromi politik atau upaya meredam gelombang protes. Menurut dia, pertemuan berlangsung terbuka serta disaksikan unsur kepolisian dan aktivis mahasiswa. Agenda malam itu, kata Agus, murni membahas rincian teknis pembangunan jalan Singajaya–Banjarwangi yang dijadwalkan mulai pengerjaannya bulan ini.

”Hanya membicarakan detail pembangunan jalan Singajaya–Banjarwangi yang tinggal menunggu pemenang lelang. Tidak ada persoalan lain ataupun kaitannya dengan aksi massa hari ini,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Kamis pagi, 20 Agustus 2026.

Senada dengan Agus, Koordinator Aliansi BSP Lukmanul Hakim menegaskan kedatangannya bukan untuk kepentingan pribadi atau melakukan tawar-menawar gerakan. Kehadirannya di kantor PUPR semata-mata untuk memastikan kepastian alokasi anggaran perbaikan jalan Banjarwangi–Singajaya–Peundeuy dalam APBD Perubahan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026.

”Yang ingin saya pastikan itu di anggaran perubahan 2026 ada alokasi dari APBD untuk pembangunan jalan Banjarwangi–Singajaya–Peundeuy. Informasinya sudah disepakati oleh Pak Bupati dan Ketua DPRD, termasuk adanya pergeseran anggaran untuk ruas jalan tersebut,” tutur Lukmanul.

Lukmanul menambahkan, kejelasan angka dan komitmen anggaran sangat penting agar masyarakat di wilayah selatan Garut tidak menerima informasi yang simpang siur. Jika persetujuan antara eksekutif dan legislatif sudah ketok palu, pemerintah daerah diminta bersikap transparan membeberkan besaran alokasi, skema program, hingga titik lokasi pengerjaan.

”Yang kami minta sederhana, kepastian. Kalau memang sudah disepakati, masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas,” tegasnya.

Sanggahan Soal Nepotisme Anggaran

Di sisi lain, besarnya porsi anggaran infrastruktur untuk wilayah Garut Selatan sempat memicu tuduhan nepotisme daerah. Agus Ismail disorot karena berasal dari Kecamatan Pakenjeng, wilayah yang berada di koridor selatan.

Dihubungi terpisah pada Kamis, 20 Agustus 2026, Agus menampik tudingan bahwa perbaikan jalan diprioritaskan karena faktor kedaerahan. Ia menjelaskan bahwa porsi anggaran infrastruktur ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan riil dan besarnya biaya konstruksi di lapangan.

”Bukan soal daerah kelahiran, tapi kebutuhan penanganan kerusakan jalan terbesar ada di wilayah selatan dan biaya penanganannya jauh lebih mahal,” kata Agus.

Menurut data Dinas PUPR Garut, sekitar 60 persen kerusakan infrastruktur jalan kabupaten berada di wilayah selatan yang mencakup Daerah Pemilihan (Dapil) V dan VI. Porsi anggaran yang dialokasikan diklaim selaras dengan kebutuhan penanganan di lapangan serta disesuaikan dengan kebijakan pemerintah provinsi.

Beberapa ruas jalan vital di kawasan selatan Garut yang masuk dalam daftar prioritas penanganan antara lain:

Ruas Talegong–Selaawi di Kecamatan Talegong;
Pamalayan–Cikarang (Cisewu) hingga Cimahi (Caringin);
Puncakhamerang–Karangsewu hingga Samuderajaya (Caringin);
Bungbulang–Mekarmukti;
Bungbulang–Gunung Jampang;
Sumadera–Cileuleuy;
Bojongradu–Tegalgede;
Tegalgede–Cibogo; serta
Karangsari–Pagendongan.

(Yuyus/Fridealis)