GOSIPGARUT.ID — Wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengambil alih pembangunan seluruh ruas jalan desa menuai catatan kritis dari DPRD Jawa Barat. Di balik semangat memperbaiki kualitas infrastruktur desa, muncul peringatan soal kemampuan fiskal provinsi yang dinilai belum memungkinkan untuk memikul beban sebesar itu.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady menilai, secara hitung-hitungan, rencana tersebut sulit direalisasikan. Ia mengingatkan, panjang jalan kabupaten dan kota di Jawa Barat jumlahnya sekitar 20 kali lipat dibandingkan jalan milik provinsi yang totalnya mencapai 2.361 kilometer. Sementara jalan desa, menurutnya, jumlahnya diyakini jauh lebih besar lagi.
“Saya kira mengambil alih secara keseluruhan berat. Harus realistis. Jalan kabupaten saja sudah 20 kali lipat dari jalan provinsi. Apalagi jalan desa,” kata Daddy kepada wartawan, Minggu (14/12/2025).
Daddy menegaskan, hingga saat ini pun kondisi jalan milik provinsi belum sepenuhnya mantap. Tingkat kemantapan jalan provinsi masih berada di kisaran 90 persen, yang berarti masih ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan oleh Pemprov Jabar.
“Kemantapan jalan provinsi saja belum 100 persen. Itu artinya masih ada ruas yang belum tergarap optimal. Kalau kemudian ditambah jalan kabupaten dan desa, tentu bebannya semakin berat,” ujarnya.
Meski demikian, Daddy tidak sepenuhnya menutup pintu terhadap gagasan tersebut. Ia menilai, skema pengambilalihan pembangunan jalan desa masih masuk akal jika dilakukan secara terbatas, misalnya melalui proyek percontohan.
“Kalau pilot project, misalnya lima desa di setiap kabupaten, itu masih bisa dipahami. Tapi kalau sekaligus 100 persen seluruh jalan desa diambil alih provinsi, saya yakin anggarannya tidak akan cukup,” katanya.
Menurut Daddy, pendekatan yang paling realistis saat ini adalah membangun kesamaan semangat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemprov Jabar, kata dia, bisa menjadi motor penggerak dengan memberi contoh perbaikan jalan provinsi, sementara kabupaten/kota didorong melakukan hal serupa terhadap jalan di wilayahnya masing-masing.
“Tidak bisa hanya gubernur sendirian. Jalan kabupaten/kota jumlahnya jauh lebih banyak, dan itu membutuhkan effort serta komitmen yang sama dari semua level pemerintahan,” ucapnya.
Dengan sinergi tersebut, Daddy berharap dalam beberapa tahun ke depan kondisi jalan di seluruh wilayah Jawa Barat bisa benar-benar mantap dan berdampak langsung pada percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kesiapan Pemprov Jabar untuk mengambil alih pembangunan jalan desa. Menurutnya, pola pembangunan yang selama ini berjalan dinilai tidak efektif karena jalan desa kerap cepat rusak meski baru dibangun.
“Tahun ini dibangun, tahun depan rusak lagi. Saya tidak mau begitu. Nanti semuanya dibangun oleh provinsi agar kualitasnya baik, berbeton, betonnya pabrikan,” kata Dedi.
Ia menambahkan, jika pembangunan infrastruktur desa ditangani provinsi, pemerintah desa dapat lebih fokus pada program-program pelayanan dasar, seperti penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, serta persoalan kesehatan masyarakat lainnya. (IK)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
