Warga Pasar Baru Garut Minta Revitalisasi dan Relokasi PKL Tak Tergesa-gesa

GOSIPGARUT.ID — Rencana penataan kawasan Pasar Baru Garut, termasuk revitalisasi dan relokasi pedagang kaki lima (PKL), kembali menuai perhatian warga. Forum Warga Pasar Baru meminta pemerintah tidak terburu-buru menjalankan kebijakan sebelum seluruh dampak terhadap pedagang, pemilik pertokoan, pengguna jalan, dan masyarakat sekitar dikaji secara menyeluruh.

Perwakilan Forum Warga Pasar Baru, Encep Mansur, mengatakan warga pada dasarnya mendukung penataan kawasan agar lebih tertib. Namun, konsep pembangunan harus disiapkan secara matang dan dibahas bersama pihak-pihak yang terdampak.

“Pada prinsipnya kami mendukung penataan. Tetapi jangan sampai kebijakan yang dibuat justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat,” ujar Encep.

Salah satu persoalan yang disorot adalah rencana pembongkaran sejumlah awning atau kanopi pertokoan. Menurut Encep, sebagian fasilitas tersebut masih relatif baru dan dibangun menggunakan biaya masyarakat untuk menunjang aktivitas perdagangan.

Karena itu, warga mempertanyakan efektivitas pembangunan jika fasilitas yang masih layak kemudian dibongkar. Pemerintah diminta melakukan inventarisasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

“Yang dipertanyakan bukan semata-mata soal awning, tetapi bagaimana pembangunan direncanakan supaya fasilitas dan anggaran yang sudah ada tidak menjadi sia-sia,” katanya.

Forum Warga juga meminta pemerintah membuka ruang partisipasi sejak awal. Menurut Encep, masyarakat dan tokoh lingkungan sebelumnya telah memberikan dukungan terhadap rencana penataan. Jika konsep atau kebijakan berubah, warga perlu kembali mendapatkan penjelasan dan kesempatan menyampaikan pandangan.

Bagi Encep, pelibatan masyarakat tidak semestinya hanya dilakukan ketika pemerintah membutuhkan dukungan terhadap sebuah program. Partisipasi juga diperlukan ketika kebijakan memasuki tahap pelaksanaan dan mulai berdampak langsung terhadap kehidupan warga.

“Warga tentu membutuhkan kejelasan. Kami juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat pertokoan dan lingkungan,” ujarnya.

Relokasi Jangan Sekadar Memindahkan Masalah

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah relokasi PKL. Forum Warga meminta pemerintah memastikan lokasi baru benar-benar layak, mudah diakses, aman, nyaman, dan mendukung keberlangsungan usaha pedagang.

“Jangan sampai revitalisasi hanya memindahkan persoalan. Kalau konsepnya tidak matang, masalah yang sama bisa muncul kembali di tempat yang baru,” kata Encep.

Ia juga meminta pemerintah menghitung potensi kesenjangan dan kecemburuan sosial. Penataan kawasan, menurut dia, harus memberikan manfaat secara proporsional kepada seluruh kelompok terdampak.

Forum Warga menyampaikan tiga masukan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat penegakan aturan agar penggunaan ruang publik sesuai fungsi dan ketentuan. Kedua, PKL yang direlokasi harus ditempatkan di lokasi yang mempertimbangkan aksesibilitas, keamanan, kenyamanan, lalu lintas, serta keberadaan pertokoan dan warga.

Ketiga, pemerintah diminta memberikan dukungan yang dapat membantu pedagang mempertahankan dan mengembangkan usaha. Dukungan itu antara lain akses terhadap fasilitas dan permodalan yang tepat sasaran.

Forum Warga berharap Bupati dan Wakil Bupati Garut memastikan proses penataan berlangsung transparan. Evaluasi dan komunikasi dengan masyarakat dinilai perlu dilakukan sebelum revitalisasi serta relokasi dilaksanakan.

Encep mengatakan Pasar Baru bukan sekadar kawasan perdagangan. Tempat itu telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, perubahan kawasan harus memperhitungkan keberadaan PKL, pertokoan, lalu lintas, fasilitas umum, dan kenyamanan warga.

“Kami berharap pemerintah tidak hanya melihat pembangunan dari sisi bangunan baru, tetapi juga melihat kemampuan masyarakat dan dampak jangka panjangnya,” tuturnya.

Forum Warga berharap revitalisasi akhirnya menghasilkan kawasan yang tertib, aman, nyaman, dan produktif. Penataan, kata mereka, seharusnya tidak berhenti pada perubahan fisik, tetapi menyelesaikan persoalan kawasan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kelompok masyarakat tertentu. (Yuyus)