GOSIPGARUT.ID — Perekonomian Jawa Barat pada triwulan II 2026 tumbuh 5,73 persen secara tahunan (year on year/y-on-y), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,29 persen. Seiring dengan capaian tersebut, persentase penduduk miskin di provinsi ini juga menurun menjadi 6,54 persen pada Maret 2026.
Data tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, saat merilis Berita Resmi Statistik di Kantor BPS Jawa Barat, Bandung, Rabu (5/8/2026). Menurut dia, pertumbuhan ekonomi didorong oleh meningkatnya aktivitas sejumlah sektor strategis serta konsumsi pemerintah yang menguat.
Dari sisi produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 18,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar dengan kenaikan mencapai 40,24 persen.
“Industri Pengolahan menjadi penyumbang sumber pertumbuhan ekonomi (source of growth) terbesar dari sisi lapangan usaha secara y-on-y dengan andil positif 1,96 persen. Adapun dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memberikan andil terbesar, yakni 3,03 persen,” ujar Margaretha.
BPS juga mencatat, apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (quarter to quarter/q-to-q), ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 2,25 persen. Pada periode ini, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib kembali menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 12,67 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, Konsumsi Pemerintah meningkat 7,96 persen.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti oleh membaiknya indikator kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin di Jawa Barat pada Maret 2026 tercatat sebesar 6,54 persen, turun 0,24 persen poin dibandingkan September 2025 dan berkurang 0,49 persen poin dibandingkan Maret 2025.
Secara jumlah, penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 3,44 juta orang atau berkurang sekitar 114,23 ribu orang dibandingkan September 2025. Sementara itu, Garis Kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp609.790 per kapita per bulan.
Dari nilai tersebut, komponen kebutuhan makanan masih mendominasi dengan nilai Rp454.174 atau 74,48 persen dari Garis Kemiskinan, sedangkan kebutuhan nonmakanan sebesar Rp155.616 atau 25,52 persen.
Margaretha menjelaskan, penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari semakin luasnya kesempatan kerja di Jabar. Menurutnya, tambahan serapan tenaga kerja sebanyak 205,31 ribu orang sepanjang Februari hingga Mei 2026 memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat.
BPS juga mencatat bahwa tren penurunan kemiskinan di Jabar berlangsung secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Sejak Maret 2021 hingga Maret 2026, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan seiring pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, meski sempat meningkat pada Maret 2022 akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kinerja pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata nasional serta penurunan angka kemiskinan menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi Jawa Barat. Ke depan, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah menjaga keberlanjutan pertumbuhan tersebut agar mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas sekaligus menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
