GOSIPGARUT.ID — Ketegangan politik lokal menyeruak di grup perpesanan WhatsApp ‘Ruang Rakyat Garut’ (RRG) pada Minggu, 20 September 2026. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, melontarkan kritik pedas terhadap respons kubu Bupati Garut Abdusy Syakur Amin terkait beban fiskal daerah dan realisasi janji kampanye jaminan kesehatan.
Aksi saling sindir tersebut bermula saat Agus Barkah—sosok terdekat Bupati Syakur—mengunggah sebuah gambar di grup WhatsApp RRG. Gambar tersebut dinilai sarat pesan tersirat yang merendahkan pihak lain dan menonjolkan klaim keberhasilan sepihak. Yudha menganggap unggahan itu sebagai bentuk kepanikan politis dan pencarian validasi publik yang tidak perlu di tengah persoalan riil warga.
”Pak Abar (Agus Barkah) juga harus memahami ketika meng-share foto tersebut ada insinuasi, ada makna tersirat merendahkan yang lain kemudian merasa hebat sendiri… Yang bersangkutan pun timnya juga haus validasi. Nah ini tidak boleh, tidak perlu. Akhirnya kan kita jadi buang-buang energi,” ujar Yudha melalui unggahan video berdurasi 3 menit 37 detik yang beredar di grup WhatsApp, Minggu, 20 September 2026.
Yudha mengingatkan bahwa realitas pembangunan di Garut saat ini berada dalam bayang-bayang tekanan fiskal berat akibat defisit dan pemangkasan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, janji politik yang diumbar saat masa kampanye tidak boleh membuat pemerintah daerah antikritik ketika berhadapan dengan keterbatasan anggaran.
Ia menyoroti belum terwujudnya jaminan kesehatan menyeluruh bagi warga miskin, khususnya program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai APBD Garut. Kesenjangan ini dinilai ironis di tengah klaim keberhasilan yang terus didorong oleh tim lingkaran kekuasaan.
”Gambar tersebut akhirnya jadi memancing. Betapa janji kampanye kemarin sangat berat dan kenyataannya kita memang belum bisa mewujudkan jaminan kesehatan untuk banyak orang,” tegas Yudha.
Tekanan Fiskal dan Gotong Royong
Kendati melayangkan kritik keras, Yudha menyampaikan permohonan maaf terbuka apabila perdebatan dalam grup tersebut menimbulkan ketidaknyamanan. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bertujuan konstruktif untuk mengawal tata kelola pemerintahan Garut.
Guna mengatasi krisis fiskal dan melepaskan Garut dari ketimpangan sosial, Yudha menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Solusi tersebut mencakup pembenahan penerimaan pajak daerah, retribusi, hingga kontribusi nyata dari ormas, LSM, dan organisasi kepemudaan.
Ia menegaskan, narasi kepemimpinan tunggal yang hebat tidak akan cukup menuntaskan masalah kemiskinan di Garut tanpa adanya transparansi, kesiapan mendengar aspirasi, dan keberanian menerima kritik dari publik.
Kritik tersebut disampaikan Yudha melalui rekaman video saat dirinya tengah melakukan kunjungan lapangan ke pemukiman warga miskin ekstrem. Ia mendatangi seorang janda lansia di Garut yang luput dari skema bantuan sosial (bansos) pemerintah pusat maupun BPJS PBI APBD Garut.
Langkah turun ke lapangan pada hari libur tersebut dinilai sebagai sindiran langsung terhadap efektivitas kerja birokrasi Garut. Yudha menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa seluruh elemen—mulai dari bupati, birokrasi, hingga anggota legislatif—wajib bergotong royong dan bersiap untuk terus dikritik demi perbaikan Garut secara menyeluruh. ***
