GOSIPGARUT.ID — Rencana pengembangan proyek energi panas bumi (geothermal) di kawasan Kamojang, Kabupaten Garut, menuai sorotan. Bupati Garut, Abdusy Syakur Amien, diminta tidak hanya berfokus pada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menghitung secara cermat dampak dan risiko jangka panjang dari proyek tersebut.
Ketua Yayasan Tangtudibuana, Usep Ebit Mulyana, menilai sebagai akademisi, bupati seharusnya mampu melakukan kalkulasi menyeluruh terkait keuntungan dan kerugian proyek geothermal.
“Harusnya berhitung ketat, jangan hanya melihat PAD dan CSR saja,” ujar Ebit, Minggu (26/4/2026).
Menurut Ebit, evaluasi terhadap proyek panas bumi di Garut relatif mudah dilakukan. Ia menyebut terdapat tiga lapangan panas bumi yang telah beroperasi di wilayah Garut dan sekitarnya yang bisa dijadikan rujukan untuk menilai dampak nyata proyek serupa.
“Dari tiga lokasi itu bisa dilihat langsung dampaknya, baik saat ini maupun ke depan. Semua bisa diukur sebagai bahan evaluasi,” katanya.
Ebit mengaku kecewa karena pendekatan pemerintah daerah dinilai masih berorientasi pada peningkatan pendapatan tanpa mempertimbangkan potensi kerugian, seperti kerusakan lingkungan, dampak sosial budaya, hingga konflik kepentingan di masyarakat.
Ia menilai, dalam banyak proyek investasi skala besar, porsi keuntungan lebih besar dinikmati investor, sementara masyarakat lokal justru menanggung dampak negatif. “Selama ini masyarakat hanya mendapat bagian kecil, padahal mereka yang merasakan dampak langsung di lapangan,” ucap Ebit.
Lebih lanjut, Ebit mencontohkan potensi kerusakan lingkungan di kawasan panas bumi yang dapat memicu bencana dan berdampak pada infrastruktur. Ia mengingatkan bahwa kerugian akibat bencana tersebut bisa melampaui nilai PAD yang dihasilkan dari proyek geothermal.
Selain itu, perubahan fungsi kawasan hutan dinilai berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar.
“Kalau ingin mengejar PAD, sebaiknya kaji ulang dulu proyek geothermal. Bandingkan dengan sektor ekonomi lain, hitung untung ruginya secara menyeluruh,” kata Ebit.
Ia juga mengkritisi wacana menjadikan Garut sebagai lumbung energi listrik berbasis panas bumi. Menurut Ebit, listrik bukan komoditas yang dapat diekspor secara langsung seperti produk lainnya.
Ia menyinggung sejumlah proyek pembangkit listrik yang tidak berjalan optimal meski infrastruktur telah dibangun, seperti di Waduk Jatigede dan Bendungan Leuwi Keris.
“Kami khawatir ada praktik yang hanya berorientasi menarik investasi tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang bagi daerah,” ujar Ebit. (Ary)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
