GOSIPGARUT.ID — Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kabupaten Garut, dinamika politik internal partai mulai menghangat. Isu mengenai kemungkinan Bupati Garut maju sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Garut mendapat sorotan dari pengamat politik lokal, Abu Hanif Mutaqqin, yang mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi mekanisme kaderisasi dan aturan organisasi.
Menurut Abu, wacana tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komitmen terhadap proses kaderisasi di tubuh Partai Golkar. Ia menilai kepemimpinan partai semestinya ditentukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam organisasi, bukan karena pengaruh jabatan publik yang sedang diemban.
“Sungguh sebuah keajaiban politik yang luar biasa. Saat maju Pilkada, Bupati Garut ini hanya meminjam perahu politik karena statusnya yang masih ‘mualaf kader’. Namun, begitu duduk di kursi kekuasaan, justru muncul kesan seolah memiliki hak paten untuk menjadi nahkoda partai,” ujar Abu, Rabu (15/7/2026).
Abu menegaskan bahwa Partai Golkar merupakan organisasi politik yang memiliki sistem kaderisasi, aturan internal, serta mekanisme demokrasi yang harus dihormati oleh seluruh kader. Karena itu, pemilihan Ketua DPD Golkar Garut, menurut dia, tetap harus berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan Musda tidak menimbulkan kesan adanya dominasi kekuasaan eksekutif terhadap proses demokrasi internal partai.
“Jangan sampai ada asumsi yang mengabaikan mekanisme internal, seolah-olah dengan memegang tongkat kekuasaan lantas bisa serta-merta mencengkeram kemudi partai, bahkan dengan memanfaatkan fasilitas jabatan yang melekat pada dirinya,” kata Abu.
Selain itu, Abu menilai Musda juga harus memberikan ruang yang adil bagi kader-kader senior yang selama ini berperan membangun dan menjaga eksistensi Partai Golkar di Kabupaten Garut.
“Di mana posisi para senior partai yang loyalitas dan kredibilitasnya sudah teruji oleh waktu? Apakah mereka yang telah berdarah-darah membesarkan partai ini hanya akan menjadi penonton dan dipaksa mengantre di belakang?” ujarnya.
Menurut Abu, Golkar Garut masih memiliki banyak kader yang berpengalaman, memiliki kapasitas kepemimpinan, serta rekam jejak organisasi yang kuat. Salah satu sosok yang disebutnya layak diperhitungkan adalah Ketua DPRD Kabupaten Garut saat ini, yang dinilai telah lama berkontribusi dalam membesarkan partai.
Ia berpandangan, Musda seharusnya menjadi momentum konsolidasi sekaligus regenerasi kepemimpinan yang berlangsung secara demokratis, terbuka, dan sesuai prinsip organisasi. Dengan demikian, hasil Musda nantinya diharapkan mampu memperkuat soliditas internal partai sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tubuh Partai Golkar.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Garut maupun jajaran DPD Partai Golkar Kabupaten Garut terkait isu pencalonan Ketua DPD Partai Golkar yang berkembang menjelang Musda. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
