GOSIPGARUT.ID — Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Garut mulai menjadi sorotan sejumlah kader senior. Salah satunya mantan Bupati Garut periode 2004–2009 yang juga Anggota Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kabupaten Garut, Agus Supriadi, yang meminta seluruh tahapan Musda dijalankan secara konsisten sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (1/7/2026), Agus menegaskan Musda bukan sekadar agenda memilih ketua baru, melainkan forum konstitusional yang menentukan arah dan masa depan organisasi. Karena itu, ia menilai seluruh mekanisme pencalonan maupun pemilihan harus berlandaskan aturan yang berlaku tanpa pengecualian.
“Musda harus menjadi ruang demokrasi yang sehat. Semua kader yang memenuhi syarat harus memperoleh kesempatan yang sama sesuai ketentuan organisasi,” ujar Agus.
Ia juga meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Musda XI DPD Partai Golkar Garut. Menurutnya, keterlibatan DPP diperlukan agar seluruh proses berlangsung objektif, transparan, dan tetap berpedoman pada konstitusi partai.
Agus menyoroti persyaratan pencalonan Ketua DPD Partai Golkar, termasuk ketentuan masa pengabdian sebagai anggota serta prinsip Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT). Ia menegaskan seluruh ketentuan tersebut bersifat final dan mengikat sehingga harus diterapkan secara adil kepada setiap bakal calon.
Untuk memperkuat pandangannya, Agus mengungkapkan pengalaman saat masih menjabat sebagai Bupati Garut. Ketika itu, ia memilih tidak mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar karena menghormati aturan organisasi yang berlaku.
“Saat itu, masa waktu menjadi bupati, saya tidak mencalonkan Ketua DPD Partai Golkar sebab mempertimbangkan aturan yang tertuang dalam AD/ART dan dilihat dari sisi masa pengabdian sebagai anggota. Begitu pula dengan mantan Bupati Garut periode 2009, Aceng Fikri. Hal yang sama terjadi, tidak bisa mencalonkan diri sebagai Ketua DPD disebabkan halangan aturan main itu sendiri,” kata Agus.
Menurut Agus, pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa konstitusi partai selama ini telah menjadi pedoman dalam proses regenerasi kepemimpinan. Karena itu, aturan yang sama harus tetap ditegakkan tanpa membedakan latar belakang maupun posisi setiap kader.
“Dengan hal demikian, kami titipkan aspirasi kami terhadap aturan main yang bersifat final dan mengikat,” ujarnya.
Selain menekankan pentingnya kepatuhan terhadap AD/ART, Agus mengajak seluruh kader menjadikan Musda XI sebagai momentum memperkuat soliditas Partai Golkar. Ia menilai komunikasi yang harmonis antara kader senior dan generasi muda perlu terus dibangun agar dinamika internal tetap berjalan dalam koridor demokrasi.
Menurut dia, Kabupaten Garut merupakan salah satu basis penting Partai Golkar di Jawa Barat. Oleh sebab itu, hasil Musda diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat, diterima seluruh kader, serta mampu menjaga persatuan organisasi.
“Jangan sampai perbedaan pilihan politik internal berkembang menjadi perpecahan yang dapat mengurangi soliditas organisasi yang telah dibangun selama puluhan tahun,” ucapnya.
Agus berharap Musda XI DPD Partai Golkar Kabupaten Garut dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi internal yang menjunjung tinggi konstitusi partai. Ia meyakini kepatuhan terhadap aturan akan memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menghasilkan kepemimpinan yang berintegritas dalam menghadapi dinamika politik ke depan. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
