GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dan launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP), Senin (15/12/2025), Pemprov Jabar berhasil menembus tiga besar nasional untuk kategori Pemerintah Provinsi.
Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Jawa Barat meraih peringkat ke-3, melonjak signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-8. Pencapaian ini sekaligus menegaskan konsistensi Pemprov Jabar dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel.
Berdasarkan Keputusan KIP Nomor 11/KEP/KIP/XII/2025, Pemprov Jawa Barat dinyatakan masuk dalam kategori Badan Publik Informatif dengan nilai 98,17, menempatkannya di posisi ketiga secara nasional.
Capaian tersebut dinilai sebagai validasi atas strategi dan langkah konkret yang telah dipaparkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan saat presentasi uji publik monitoring dan evaluasi (Monev) KIP, Rabu (19/11/2025).
Erwan menegaskan, keterbukaan informasi publik merupakan fondasi utama dalam setiap kebijakan pembangunan menuju Jawa Barat Istimewa.
“Kami terus mendorong keterbukaan informasi publik. Seluruh kebijakan Pemprov Jabar selalu disampaikan secara transparan dan akuntabel melalui jejaring komunikasi media sosial gubernur, media sosial saya, Pak Sekda, serta seluruh perangkat daerah,” ujar Erwan.
Menurut dia, keterbukaan informasi tidak boleh berhenti di tingkat elite pemerintahan. Karena itu, Pemprov Jabar memastikan pemerataan akses informasi hingga ke pelosok daerah melalui berbagai program unggulan.
“Program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga dihadirkan sebagai bukti konkret bahwa negara benar-benar hadir mendekati warga, dengan menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan mudah diakses,” tutur Erwan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, menyampaikan bahwa penguatan keterbukaan informasi terus dilakukan meski dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran.
“Diskominfo Jabar secara rutin memfasilitasi pembinaan teknis PPID setiap bulan dengan menghadirkan Komisi Informasi dan narasumber terkait. Pembinaan ini penting untuk memperkuat tata kelola informasi publik sekaligus meningkatkan kapasitas PPID dalam menghadapi maraknya hoaks,” kata Adi.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci agar keterbukaan informasi publik dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Prestasi ini kian mempertegas komitmen Pemprov Jawa Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi publik tidak lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan telah menjadi DNA utama dalam perjalanan menuju Jabar Istimewa. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
